Home / Nusantara

Selasa, 27 Oktober 2020 - 16:54 WIB

DPRA Aceh Jadwalkan Pelantikan Gubernur Nova Iriansyah Pada November 2020

Penulis : Zulkarnaini

Banda Aceh, PERISTIWAINDONESIA.com |

Badan Musyawarah (Banmus) DPRA memutuskan akan menggelar rapat paripurna pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 pada November 2020.

“Tadi sudah diputuskan, paripurna digelar antara tanggal 1-15 November 2020,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, Jumat (23/10/2020).

Menurut Safaruddin, kepastian tanggal paripurna masih membutuhkan penyesuaian dengan jadwal Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Karena yang melantik adalah Mendagri atas nama Presiden,” katanya.

DPRA, kata Safaruddin, juga akan menyurati pemerintah pusat ihwal konsideran dalam Keppres Nomor 95/P Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Aceh sisa Masa Jabatan tersebut.

Di mana dalam konsideran Keppres itu, kata Safaruddin, tak memuat adanya substansi dari Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Dilihat kru peristiwaindonesia.com Keppres itu hanya memuat konsideran UUD 1945, UU Pemerintah Daerah, dan UU Pilkada.

“Ada beberapa norma dalam UUPA yang tak masuk dalam konsideran Keppres tersebut. Tapi kita akan lihat juga apakah norma UUPA itu ada masuk saat Keppres pengangkatan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah beberapa waktu lalu,” Tandasnya (*)

Share :

Baca Juga

Nusantara

Hadiri Isra Mi’raj di Gebang, Afandin Didukung Terus Pimpin Langkat Hingga 2029

Nusantara

Disinyalir Memalsukan Kwitansi, Ibu Ini Akan Tindaklanjuti Laporkan Kepihak Kepolisian

Nusantara

2024, Jalur Layang KA Kuala Namu, Medan & Binjai Dapat Digunakan

Nusantara

Ikatan Relawan Merah Putih Se-Indonesia (IRMEPSI) Gelar Rapat Strategis di DPD DKI Jakarta Barat

Nusantara

POLDA KALBAR Diminta Periksa Tambang Emas PT SPM Yang Melakukan Penambangan Di Bantaran Sungai Kapuas

Nusantara

Anggaran Pemeliharaan Ludes, Kantor DPRD Mandailing Natal Bak Rumah Tak Berpenghuni

Nusantara

DPRD Langkat Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Jadi Perda

Nusantara

Kasus Wamenkumham Dapat Tekanan Publik, Rais Laskar Suku Betawi Mengecam dan Mengutuk Oknum yang Diduga Terlibat