Home / Nusantara

Selasa, 12 Juli 2022 - 14:38 WIB

Plt Bupati Langkat Sampaikan LPJ APBD TA 2021, Berikut Penjelasannya

Penulis: Muhammad Salim

Langkat, PERISTIWAINDONESIA.com |

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati langkat H Syah Afandin SH menyampaikan penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2021 pada rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (11/7/2022).

Rapat yang dipimipin Ketua DPRD Langkat Sribana PA ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan delapan (8) fraksi DPRD Langkat tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Pemkab Langkat, di Gedung DPRD Langkat.

Yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Keadilan Pembangunan Kebangsaan (KPK), Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrasi (NasDem) dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Plt Bupati Langkat menjelaskan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat nomor 4 tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, tentang perubahan (P) APBD TA 2021 terdiri dari sebesar Rp2.134.997.096.064,00 (Rp 2,134 triliun lebih).

Sementara belanja sebesar Rp2.326.815.938.858,00 (Rp 2,326 triliun lebih) sehingga terjadi defisit atau kekurangan anggaran sebesar Rp191.818.842.794,00 (Rp191 miliar lebih).

Selanjutnya, Plt Bupati Langkat memaparkan pendapatan daerah diketahui realisasi pendapatan pada TA 2021 mencapai Rp2.266.625.881.854,64 (Rp2,266 triliun lebih) atau 106,17 persen dibandingkan dengan target Rp2.134.997.096.064,00 (Rp2, 134 triliun lebih).

Sedangkan belanja daerah diketahui anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp2.166.967.560.816,95 (Rp2,166 triliun lebih) atau 93,13 persen dari target Rp2.326.815.938.858,00 (Rp2,326 triliun lebih).

“Pembiayaan itu dibagi menjadi dua kelompok,” terang Afandin.

Yakni kelompok penerima pembiayaan daerah dan kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada kelompok penerimaan penggalian daerah realisasi pemerintah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.197.035.973.844,49 (Rp197 miliar lebih).

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah realisasi sebesar RP5.217.131.050,00 (Rp5,217 miliar lebih).

Selanjutnya Afandin menyampaikan laporan arus kas dan neraca daerah. Bahwa arus kas terdapat saldo akhir kas per 31 desember 2021 sebesar Rp.291.477.163.832,18 (Rp291 miliar lebih) (*)

Share :

Baca Juga

Nusantara

APPN Desak BPK Audit Ulang Belanja Dana BOS SMA N 8 Batam

Nusantara

MRP Atau Majelis Rakyat Papua Akan Dibekukan dan Tugas Diambil Alih Lembaga Masyarakat Adat Papua

Nusantara

Yunus HRD Continental Tampil Bacaleg Diduga Dibiayai Bisnis Ilegal Limbah B3

Nusantara

Hendak Mandi Di Sungai, Seorang IRT di Kecamatan Toba di Terkam Buaya

Nusantara

KEMENTERIAN LHK, DIDUGA MELANGGAR UU TAHUN 1999, NOMOR 41, TENTANG KEHUTANAN

Nusantara

Di Surabaya, Ketua Depinas SOKSI Nyatakan Dukungan Untuk Airlangga Hartanto Pada Munas Golkar

Nusantara

LMA Jayawijaya Usung Lenis Kogoya Calon Tunggal Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Ini Alasannya

Nusantara

Ketua MA RI ; Selamat Berkerja Pengurus Perpugama Semoga Menjadi Wadah Yang Membuat Sejahtera, Bahagia Pada Anggotanya