Home / Headline / Hukum

Jumat, 13 September 2024 - 22:27 WIB

Ancaman Penjara Seumur Hidup Menanti Mantan Kadis Kesehatan Tapteng

Tapanuli Tengah,PERISTIWAINDONESIA.COM

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, berinisial N, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Operasional Kesehatan dan uang Jasa Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun Anggaran 2023.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah juga dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, terhitung mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan 22 September 2024.

“Tersangka memerintahkan para Kepala Puskesmas se-Tapteng untuk melakukan pemotongan Biaya Operasional Kesehatan dan uang Jasa Pelayanan yang menjadi hak para pegawai Puskesmas, dengan dalih dana Taktis Dinas Kesehatan,” ujar Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana dilansir dari laman facebook Kejati Sumut, kepada tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi jika memenuhi unsur-unsur, pelaku adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pelaku melakukan perbuatan secara melawan hukum, pelaku memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dan pelaku menyalahgunakan kekuasaan.

Dengan dikenakannya Pasal 12 huruf e UU 31/1999 jo UU 20/2001, mantan Kadis Kesehatan Tapteng terancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 milyar. (Tim/Red)

Share :

Baca Juga

Headline

Sejumlah Tokoh Senior Papua Minta Status Teroris Untuk KKB Ditinjau Ulang

Headline

Cuma 41 Lulus, Istana Minta Kapolri Pertimbangkan Tuntutan 109 Peserta Seleksi SIP Polda Papua

Headline

Lenis Kogoya Diminta Warga Transmigrasi Lampung Tengah Bantu Urus Listrik PLN Masuk Desa Mereka

Daerah

Kades Desa Nauli Tapanuli Tengah ; Emangnya Kenapa Kalau Asset Dijual.

Hukum

Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia Meminta Jaksa Agung RI Mendesak Kajati DKI Segera Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat.

Ekonomi

Polsek Muara Tami Gelar Binluh di Sekolah Melalui Program Para-Para Numbay

Headline

Masyarakat Lobu Siregar 1 Turun ke Jalan Lingkar Siborongborong Tuntut Pembayaran Lahan Mereka

Daerah

Miliki Sabu, Warga Sorkam Barat Ditangkap Satresnarkoba Polres Tapteng.