Home / Headline

Selasa, 28 Desember 2021 - 19:17 WIB

Mantan Anggota DPD RI Carles Simaremare: Multikultural Indonesia Jadi Aset yang Harus Dijaga dan Dipelihara

Tampak kesederhanaan Anggota DPD RI Carles Simaremare, ketika berangkat dan pulang kerja dari Kantor DPD RI di Senayan selalu bersepeda

Tampak kesederhanaan Anggota DPD RI Carles Simaremare, ketika berangkat dan pulang kerja dari Kantor DPD RI di Senayan selalu bersepeda

Penulis: Sri Karyati

Papua, PERISTIWAINDONESIA.com

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019 asal Papua Carles Simaremare STh MSi menjelaskan Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman Suku, Ras, Bahasa, Adat dan juga agamanya.

Oleh karena itu, persoalan persekusi ibadah Natal seperti yang terjadi pada Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sidang Banjar Baru, Desa Banjar Baru, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, jangan lagi terjadi di Indonesia.

“Indonesia ini kan unik, bukan saja karena keberagamannya, tapi daerah tertentu memeluk agama tertentu. Kita lihat saja, misalnya Propinsi Papua. Mayoritas penduduknya (pinjam istilah) beragama Kristen, tapi di Propinsi Bali penduduknya mayoritas Hindu, dan ada pula penduduknya yang mayoritas Islam seperti di Jawa,” katanya, Selasa (28/12/2021 kepada Kru peristiwaindonesia.com.

Oleh karena itu, kata anggota DPRD Propinsi Papua periode 2009-2014 ini, keragaman dan keunikan ini sebenarnya menjadi aset yang harus dijaga dan dipelihara.

“Kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbungkus dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika berkewajiban untuk menjaga hidup toleransi itu dan memberi ruang kepada warga untuk melakukan ibadahnya sesuai ajaran masing-masing,” harap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 ini.

Apabila melihat kondisi tersebut, menurut Carles Simaremare tidak akan ada lagi istilah minoritas atau mayoritas dalam beragama (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Mahasiswa dan Aliansi Gabungan Ormas di Lampung Tolak UU Omnibus Law

Headline

Terkait MK Akan Membuat Putusan Apakah Pemilihan Umum Mengunakan Proporsional Terbuka Atau Tertutup, Akhirnya Menuai Tanggapan Keras DEP LKBH SOKSI : MK Harus Menyimak Rasa Keadilan Rakyat

Headline

Konsolidasi Badan Relawan Prabowo, Ciptakan Strategi Yang Mumpuni.

Headline

Partai Buruh Kabupaten Nias Selatan Antarkan Dokumen Bacaleg ke Kantor KPU

Headline

Menteri Nadiem Tegaskan Kasus Aturan Siswi Wajib Berjilbab Tak Hanya Langgar UU, Juga Nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Headline

Selalu Rendah Hati, Bupati Minsel Blusukan Ke Pasar Hewan

Headline

SBSI 1992 Minta Pemerintah Jangan Hapus Tunjangan Profesi Guru. Kesejahteraan Akan Cegah Pungli dan Korupsi

Headline

Tim Koalisi Yalimo Menang Datangi Polda Papua Tuntut Keadilan