Home / Hukum

Rabu, 1 Maret 2023 - 22:20 WIB

Puluhan warga kelurahan Landasan Ulin Barat Kota Banjar Baru Pinta Presiden RI batalkan PTSL

KOTA BANJAR BARU, KALSEL – Puluhan warga kelurahan Landasan Ulin Barat Kota Banjar Baru Pinta Presiden RI batalkan PTSL Lantaran sempat dilaporkan oleh oknum yang punya kepentingan, pasalnya tuduhan penyerobotan lahan tersebut tidaklah terbukti tindak pidana.

Melalui surat berNomer : B/19 – 2/1/2018/Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan menjelaskan Objek tanah tidak terbukti tindak pidana penyerobotan tanah. Berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polda Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini, Puluhan warga Kelurahan Landasan Ulin barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Gelar Tajuk menyampaikan ruang Aspirasi terhadap kewilayahan warga RT 05, RW01, bermaksud untuk meminta kejelasan kepada pihak-pihak terkait dan berharap bisa memberikan sikap karena puluhan warga Landasan Ulin barat itu memilik dasar kepemilikan tanah. Rabu, (01/03/2023),

“Dasar kepemilikan kami karena kami sudah mempunyai 4 riwayat buku yang secara proses beracara, itu kami bisa Nyatakan sebagai alat-alat untuk bisa membantah dari pihak-pihak TNI itu sendiri.”Terangnya Edy

Pertama peta ini yang seperti saya sampaikan di prolog awal ini adalah cikal bakal awal bahwa klaim mereka terhadap wilayah RT 05 ketiga itu RW 05 dan kami meminta kejelasan dari pihak TNI untuk menyatakan”.Paparnya.

Selanjutnya menurut Edy, Kejadian tersebut dinilai terhadap upaya persekusi mengkriminalisasikan dan klaim lahan di wilayah RT 05 RW 01. Edy selaku perwakilan warga berharap dan meminta kepada pemerintah Pusat khususnya untuk segera mendengarkan aspirasi masyarakat.

(Red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Warga Protes, Pengelolaan Dana Desa Tarutung Baru Dinilai Tidak Transparan

Hukum

Sidang Gugatan PKN di PTUN Jakarta Ditunda

Ekonomi

Polsek Muara Tami Gelar Binluh di Sekolah Melalui Program Para-Para Numbay

Hukum

Ikuti Rapat Besar Pemberantasan Korupsi, Ini Harapan Afandin kepada KPK

Hukum

Paminal Bidpropam Korbrimob Polri Panggil Dewan Pakar FPII Terkait Sengketa Lahan di Bedahan

Daerah

Proyek Senilai 24 Meliyar,Terbengkalai Diduga Kontraktor Sudah Tidak Mampu Menyelesaikan Nya

Headline

DPP LSM BERKORDINASI Ingatkan Penegak Hukum Patuhi Perintah Presiden “Tidak Peras Pengusaha, Eksekutif Dan Masyarakat”

Daerah

Ada Yang Kasak-Kusuk Tebar Ancaman, Diduga Terkait Pemberitaan Kapal Pukat Trawls Bebas Beroperasi Di Perairan Pantai Barus Tapanuli Tengah.