Home / Hukum

Senin, 30 Mei 2022 - 21:29 WIB

Terkait Somasi Terakhir, DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Penuhi Undangan PLN UP3 Cikupa

Penulis: Paulus Witomo

Tangerang, PERISTIWAINDONESIA.com

DPC KSPSI mengirmkan somasi terakhir kepada Pimpinan Cabang PLN UP3 Cikupa karena belum dapat memenuhi permintaan DPC KSPSI untuk menyerahkan copy kontrak kerjasama antara PT Graha Bara Lestari dengan PT PLN (Persero) UP3 Cikupa tertanggal 19 Mei 2022.

Dalam suratnya, DPC KSPSI meminta PT PLN Persero memutus kontrak kerja sama dengan PT Graha Bara Lestari. Atas somasi tersebut Pimpinan Cabang PLN UP3 Cikupa akhirnya mengundang DPC KSPSI Kabupaten Tangerang untuk mebahas somasi tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut Danramil Cikupa E Panjaitan, Intel Kodim Hedra S, Gauosul Alam dari DPC KSPSI, Tata Wasta dari DPC KSPSI, Sukadi dari DPC KSPSI, Asnawi dari DPC KSPSI, M Haszbi dari PLN Cikupa, M Gunawan S dari PLN Cikupa, P Hartono dari PT Graha Bara Lestari, dan Firman Syah dari PT Graha Bara Lestari.

Pertemuan yang digelar, Jumat (27/5/2022) di kantor PT PLN (Persero) UP3 Cikupa tersebut, pihak PLN tidak berkenan memberikan copy kontrak PT Graha Bara Lestari dengan PT PLN Persero.

Akan tetapi, pihak PLN hanya memberikan cover surat kontrak kepada pengurus DPC KSPSI yang ikut menghadiri pertemuan tersebut.

Oleh karena permintaan DPC KSPSI tidak dikabulkan oleh PT PLN Persero UP3 Cikupa dan hanya memperlihatkan Caver kontraknya saja, maka pengurus DPC KSPSI tidak menerimanya, sehingga pertemuan diakhiri sebelum ditutup.

Di dalam pertemuan tersebut Pengurus DPC KSPSI memberikan steatmen kepada PLN, apabila Pimpinan Cabang PLN UP3 Cikupa tidak memberikan copy kontrak kerja dengan PT Graha Bara Lestari, maka sesuai agenda organisasi DPC KSPSI tetap akan melakukan aksi unjuk rasa di depan PLN UP3 Cikupa pada tanggal 8 Juni 2020 mendatang.

Di tempat terpisah Rustam Effendi SH MH mengatakan dugaannya benar bahwa kontrak PT Graha Bara Lestari dan PT PLN Persero itu tidak ada, karena sudah 3 (tiga) kali di Somasi PLN UP3 Cikupa tidak bisa menunjukan kontrak kerja atas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT Graha Bara Lestari.

Rustam menghimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesaia apabila ada petugas P2TL datang ke rumah-rumah maka tidak usah direspon karena petugas P2TL bekerja tanpa dasar hukum yang jelas.

“Mereka selalu mengatasnamakan mitra PLN, namun tidak ada kontrak kerja dengan PT PLN Persero. Rencana aksi unjuk rasa akan tetap dilaksanakana di depan kantor PLN UP3 Cikupa. Guna meminta PT PLN Persero untuk menertibkan oknum yang mengatas namakan Petugas P2TL, sementara mereka tidak memiliki kotrak kerja dengan PT PLN Persero,” tandasnya (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Ikuti Rapat Besar Pemberantasan Korupsi, Ini Harapan Afandin kepada KPK

Daerah

Polres Tapteng Tangani Kasus Penganiayaan dan Pengrusakan Saat Pungut & Penghitungan Suara Pemilu 2024 berlangsung

Daerah

Polres Tapteng Konfrensi Pers Kasus Pembunuhan Berencana di Pantai Kalangan Indah.

Hukum

Haposan Dari PT Jui Shin Indonesia Dilaporkan ke Polda Sumut, Dugaan Menghambat Tugas Wartawan

Hukum

Antisipasi Penyebaran Covid-19 dan Curnak, Kapolsek Kalukku Koordinasi Dengan Pemerintah Kecamatan Dan Mengeluarkan Himbauan

Hukum

APPP Minta Kejari Paluta Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos Afirmasi Dan Kinerja TA 2019

Daerah

Polres Tapanuli Tengah Tetapkan 7 ( Tujuh ) Petugas KPPS Tersangka Penggelembungan Suara Pilpres Anies – Muhaimin Dan Pileg.

Hukum

Pelaku Ingkar Janji, Pelapor Rosa Nurmalasari Kembalikan Titipan Uang Ke Polsek Jati Asih