CARIU, BOGOR – Aktivis sosial Marjuddin Nazwar menanggapi maraknya dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 34.168.12 Serdang, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**. Kasus ini dinilai serius karena berpotensi merugikan negara dan telah menarik perhatian publik. Selasa, (15/04/2025).
Marjuddin mendesak BPH Migas dan pihak terkait untuk segera turun tangan menyelidiki praktik yang diduga melibatkan persekongkolan ilegal. Ia juga mengungkapkan beberapa temuan sejumlah gudang penimbunan BBM subsidi di wilayah Kabupaten Bogor Timur (Botim).
“Ini adalah objek milik negara, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku jelas melanggar aturan pemerintah,”tegas Marjuddin.
Marjuddin juga mengaku sudah melaporkan SPBU 34 16812 Stasiun pengisian bahan bakar umum Kepihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terkait praktik ilegal di Cariu Bogor.
Sementara itu, Praktisi Hukum menyoroti dugaan pelanggaran dan perlunya pembinaan. Hamonangan Siregar, SH., praktisi hukum, menyayangkan keterlibatan oknum dalam jaringan mafia BBM subsidi marak di SPBU Serdang Tegal Panjang. Ia menegaskan bahwa operasi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan negara dan masyarakat.
“Setiap usaha yang tidak memiliki izin resmi adalah ilegal. Selain penegakan hukum, perlu ada pembinaan kepada masyarakat, terutama pelaku bisnis BBM subsidi ilegal,” jelas Hamonangan.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa pelaku usaha di Cariu diduga membeli BBM subsidi secara tidak wajar, menggunakan puluhan hingga ratusan jerigen plastik berulang kali di angkut menggunakan mobil Carry warna biru tua. Aktivitas ini menyalahi standar prosedur pemerintah yang membatasi penjualan subsidi hanya untuk konsumen langsung dengan volume wajar.
Kuat dugaan bahwa ada pihak terkait yang memfasilitasi praktik ilegal ini, sehingga mempermudah aksi mafia BBM.
Selanjutnya, pihaknya mendesak BPH Migas dan aparat penegak hukum Polres Bogor untuk mengusut tuntas jaringan mafia ilegal di wilayah kabupaten Bogor .
Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku, termasuk oknum yang terlibat. Kasus ini kembali menyoroti kerentanan sistem distribusi BBM subsidi terhadap penyalahgunaan, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pemangku kepentingan.
(Red)
