Home / Investigasi

Senin, 10 Juli 2023 - 21:05 WIB

WoW… ! Oknum Aparat Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi, Sulap Kendaraan L300 Berkapasitas 2000 Liter

BOGOR – Dalam pantauan awak media, terlihat kendaraan jenis L300 warna hitam mengisi BBM subsidi jenis solar melebihi kapasitas di SPBU 34.16308 Jl. Putat Nutug no 58, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Minggu, (09/07/2023). Pasalnya kendaraan tersebut diduga sudah modifikasi.

Maraknya praktek penimbunan BBM Subsidi masih kerap terjadi. Para mafia itu dengan leluasa melakukan bisnis ilegalnya, dengan membeli minyak (BBM) jenis solar subsidi dari SPBU ke SPBU lain yang mana pembelian harga subsidi kemudian akan di jual kembali dengan harga Industri ke perusahan-perusahaan.
Modus operandinya,dengan membuat kendaraan di modifikasi didalamnya terdapat kempu atau gentong yang siap menampung BBM subsidi kapasitas mencapai ribuan liter dalam melakukan Operasinya melalui pembelian di Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai targetnya.
Saat di konfirmasi seorang sopir kendaraan L300 warna hitam mengalihkan kepada salah satu pengurus di lapangan kemudian mengatakan, dirinya hanya menjalankan tugas kerja oleh atasannya. Sebut saja TWL yang mengaku kapasitas kendaraan yang mengisi di SPBU 34. 16308 sebanyak 2 KL (2000 Liter).
“Saya hanya kerja di lapangan (red) pengisian hanya 2000 liter per mobil, kendaraan ada 2 namun yang Opera hanya 1 kendaraan hanya mobil ini sja”,Katanya.
Lebih lanjut TWL menyampaikan terkait hal tersebut, saya hubungi dulu atasan”,tambah TWL yang juga sempat melerai awak media saat pengambilan dokumentasi.
Sesaat di sambungkan dengan atasan TWL mengaku hanya penyediaan tempat pengambilan BBM Subsidi dengan kapasitas banyak hingga ribuan liter per kendaraan per harinya,
“Kita hanya menyediakan sumur untuk si bos”,ungkapnya sebut saja SN saat berkomunikasi melalui telpon Whatsapp milik TWL.
Dalam hal ini para mafia menyalahgunakan BBM bersubsidi, melalui UU migas nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lumayan tinggi, yakni: Pidana Penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.60 miliar, namun tidak juga menyurutkan nyali para pemain ilegal tersebut berbuat curang.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut bukan kali pertama dan bukan hanya di satu lokasi (wilayah ), menurut informasi yang di peroleh kegiatan ilegal tersebut ada beberapa titik di kabupaten Bogor bahkan di wilayah Jabodetabek.
Ditempat terpisah selaku pihak koordinator saat di hubungi melalui WhatsApp, pihaknya mengaku baru saja bermain dan bukan di satu tempat saja.
Dikatakan Inisial DD melalui pesan singkat chat Whatsapp menyampaikan, “Kenapa dinaikin atuh mobil saya”,Kata dia.
Kemudian awak media menjawab, semalam lewat ada giat, biasa sosial kontrol”,balas chat Red .
“Iya tapi jangan dinaikin atuh baru juga mulai itu”,Pungkasnya.
Selanjutnya kemudian beralih telpon Whatsapp, inisial DD seorang oknum TNI justru mengatakan,
“Tapi kenapa pom pangkalan 9 Engga sampean usilin, pangkalan 9;ngejedog gitu knapa enggak sampean usilin yg disini baru merangkak (pangkalan 10)”, tutupnya.
Hingga berita ini di terbitkan tim investigasi akan menelusuri dugaan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah kabupaten Bogor tersebut dan akan menindaklanjuti kepihak Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pihak yang berwenang untuk segera ditindak.
(Red)

Share :

Baca Juga

Investigasi

Biaya Cetak Lembaran Soal Ulangan Siswa Diduga di Mark Up

Infrastruktur

Patut Dipertanyakan Kualitasnya !! Pembangunan Jalan Anggaran Dana APBD Di Kp. Lamping Binong Desa Cibatutiga Rusak

Daerah

Sambut Hari Bhayangkara ke-77, Polres Melawi Melaksanakan Baksos di 5 Tempat Ibadah

Headline

DPP DJM 1 Kali Lagi Minta Menteri Perhubungan Segera Copot Kepala KSOP Samarinda

Daerah

*ASN Layaknya Berikan Layanan Prima, Tidak Alergi dan Tebang Pilih*

Hukum

Alokasi Anggaran Dana Bos SDN Tapos Diduga Berpotensi Korupsi, DPP LSM BERKORDINASI : Akan Lapor Ke Disdik Dan APH

Daerah

Hendah Nyabu, Juru Parkir Diamankan Satnarkoba Polres Kota Sibolga

Investigasi

Biaya Rapat Koordinasi Dan Penyediaan Tamu Pemkab Taput TA 2020 Diduga Fiktif