Penulis: Japar Sidik
Gayo Lues, PERISTIWAINDONESIA.com |
Mengoptimalkan Ranwal (rancangan awal) RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah) Bappeda Gayo Lues mengelar konsultasi publik, yang dibuka oleh Pj Bupati Gayo Lues di Wakili Plt Sekda Gayo Lues Ir Bambang Waluyo.
Kegiatan diikuti oleh unsur Ketua dan anggota DPRK serta seluruh SKPK Gayo Lues di off room Setdakab, Selasa (7/2/2023).
Usai membuka kegiatan, Ir Bambang Waluyo berharap melalui konsultasi publik ini bisa terbentuk dokumen perencanaan yang komprehensif sehingga dokumen ini akan menjadi perencanaan anggaran yang bisa diimplementasikan pada anggaran tahun 2024.
“Tentunya semua yang diusung akan mencapai tujuan pembangunan yanng mewujudkan Gayo Lues yang sejahtera,” imbuhnya.
Menurutnya, ada beberapa agenda yang harus dimunculkan, salah satu berkait upaya penurunan kemiskinan, kestabilan inflasi, termasuk penurunan angka stunting dan pertumbuhan ekonomi.
“Semua pekerjaan bersama yang harus diintegrasikan sehingga kedepannya Gayo Lues akan lebih bagus lagi,” katanya.
Ketua Bappeda Gayo Lues, H Jata SE menyebutkan, konsultasi publik bertujuan untuk menyerap aspirasi dari stakeholder diantaranya dari unsur Ketua DPRK dan anggota.
Aspirasi akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Ranwal RKPK tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrembang desa, kecamatan dan kabupaten.
Jata mengatakan Ranwal RKPK tahun 2024 dengan tema, peningkatan kapasitas, daya saing produk, produktifitas komoditi unggulan dan peningkatan layanan publik serta penyuksesan Pemilu.
Akan menjadi strategis pembangunan Gayo Lues ke depan. Pemerintah Gayo Lues harus mampu meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pendidikan dan pelayanan, mensukseskan pelaksanaan Pemilu.
Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melakukan promosi komoditi unggulan dan meningkatkan nilai tambah komoditi.
Sementara anggota DPRK Gayo Lues M Yusuf meminta agar ada rasional anggaran serta pemerintah bisa menjamin harga tetap stabil dan terjual apapun produk yang dikeluarkan oleh masyarakat.
Harapannya, agar pemerintah bisa menggali sumber baru PAD.
Hal senada juga disampaikan oleh sebagian SKPK terkait dengan pembangunan Prioritas pada ahun 2024 yakni semua mengarah pada pengentasan kemisikinan dan percepatan pembangunan (*)
