Penulis: Muhammad Salim
Langkat, PERISTIWAINDONESIA.com |
Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH terima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Jum’at (17/2/2023).
Sambutan Ketua TIM Kunjungan DPR RI H Marwan Dasopang “Kami melakukan kunker resist di 3 tempat dan dilakukan semala 3 hari, hari pertama di Sumatera Utara yakni tepatnya Kabupaten langkat, yang ke dua di Balik Papan Kalimantan Timur dan ke tiga Labuan Bajo NTT.
“Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dengan baik dan berbicara dengan berbagai kementerian dan juga ada lembaga-lembaga. Yang pertama kementerian agama, yang kedua kementerian sosial yang ketiga saya lupa tadi ya, ada dari BNPB. Sebetulnya tadi, ah ibu Nadira, saya mohon maaf lupa kita berbicara juga dengan badan nasional penanggulangan bencana dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain kementerian dan badan ini, kita ada lembaga-lembaga lain sangat strategis yaitu badan pengelola keuangan haji yang hari ini kita disertai oleh pak Alexander. Tapi kata pak Bukhari itu jelek, karena ini katanya jadi kan kita sambungkan, kemudian dari Basarnas,” terangnya.
Disampaikannya, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan berbagai diskusi terutama di dalam penetapan APBN tahun 2023 di bidang kementerian agama dan juga hal yang sama di kementerian sosial.
Apakah di bidang sosial berjalan dengan baik. Komisi 8 mendorong untuk mencoba mengeluarkan bantuan PKH menjadi orang yang bisa tidak membutuhkan bantuan.
Menurutnya, jika punya 10 juta penerima, mencoba memberikan bantuan rumah layak unik atau rumah sejahtera terpadu. Kalau masyarakat sudah dibantu rumah belum otomatis keluar dari kemiskinan. Paling tidak minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan PKH.
Di bidang bencana, lanjutnya, baru dikejutkan negara lain Turki dan Suria.
Karena itu, alam yang tidak bisa dilawan itu harus bisa diantisipasi. Maka dari itu bidang bencana ingin menggeser masyarakat untuk melakukan antisipasi atau pengetahuan sejak dini tentang pengetahuan bencana.
“Maka dari itu saya berharap bidang bencana bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, biaya haji 90,8 juta, dari situ menjadi tanggung jawab jamaah untuk membayar 49,8 juta sudah maksimal dari biaya pemerintah.
Pemerintah mengusulkan 69,88 juta untuk biaya haji. DPR dan pemerintah melakukan kajian maka ditetapkan menjadi 90,8 juta.
Tahun lalu 98,2 sekian sekarang sudah 90,8. Kewajiban jamaah menjadi naik dari 39 menjadi 49,8 juta. Bantuan manfaat lebih besar dibandingkan yang dibayarkan jamaah besarnya 55 berbanding 45, maka kewajiban jamaah lebih besar. Adakah yang bisa menjadi batal dan rumit. Maka dengan rapat ini bisa diluruskan bagaimana tarif haji ini. Maka nanti Bupati dan Kemenag akan membuat sosialisasi untuk haji.
Pergeseran sikap di masyarakat harus menjadi perhatian, terhadap perlakuan wanita dan anak. Sudah marak terjadi di lingkungan sekitar tentang pelecehan, bahkan tidak ada tempat yang terhindar dari maraknya pelecehan yang terjadi. Selain untuk melindungi institusi untuk melindungi anak-anak kita.
Syah Afandin, menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada kunker DPR RI ke kabupaten Langkat yang terjalin, pertama ada dari Komisi 2 DPR RI kemudian kemarin ada komisi 9 dan hari ini Alhamdulillah komisi 8 yang hadir.
“Kalau sudah anggota DPR datang maka berkah ini udah kami siapkan tadi. Makanya kalau Abang tengok ada yang naik ke atas aku, tanya sama orang nih apalagi mau kita usulkan cepat sedikit supaya bapak-bapak ini datang, ada manfaatnya. Agar kedatangan bapak-bapak ini tidak sekedar berkunjung aja serta mau menyerap aspirasi dari masyarakat kabupaten Langkat,” seloroh Bupati.
Disampaikan Bupati, banyak usulan yang diharapkan Pemkab Langkat seperti pembangunan rumah Sejahtera terpadu.
“Saya nggak tahu apakah memang program rumah ini sudah berjalan atau belum. Kalau belum, harapan kami kalau bisa usulan Langkat dapat terealisasi. Kita berharap karena disini jumlah penduduknya banyak tentu permintaannya juga banyak. Paling tidak 2.000 unit bisa ditempatkan di Kabupaten Langkat,” imbuhnya.
Kemudian Bupati berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Langkat dapat ditambah sebanyak 200 ribu lagi.
“Kami mengucapkan terima kasih karena di Langkat sudah menerima kurang lebih 420.000 jiwa, tapi kalau kita hitung persentasi itu masih sekitar 30% dari jumlah penduduk. Maka kami berharap agar ada penambahan lagi sekitar 200 ribu,” pinta Syah Afandin.
Syah Afandin juga menyampaikan untuk pendamping PKH, kiranya dapat diberikan modal untuk usaha.
“Kalau boleh dapat modal, ini kan bisa untuk mengembangkan usaha nanti, kalau dia maju bisa mandiri. Enggak usah dikasih gaji pun enggak apa-apa asal modalnya dikasih. Jadi para pendamping PKH udah saya tanya, jika mereka dikasih modal untuk usaha mereka, maka tidak di gaji juga tidak apa-apa,” ungkapnya.
Selanjutnya Bupati menyampaikan, tentang jembatan yang ada di Binge karena terdapat tempat wisata Rumah pohon dan banyak peluang untuk memikat daya wisata.
“Kami berharap jembatan ini di bangun karena wisata ini sangat strategis, tempatnya bisa menuju ke Brastagi kurang lebih 40 menit,” tuturnya.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan bantuan sosial terkait atensi sebesar 214,4 juta, juga terkait dengan bencana alam. Kementerian Sosial pada tahun 2022 ini memberikan bantuan terkait sembako cukup besar yaitu Rp40,5 miliar, termasuk juga untuk subsidi BBM tercatat untuk November dan Desember kabupaten Langkat memperoleh bantuan Rp9 miliar.
“Jadi Alhamdulillah, ini semuanya berkat dukungan dari komisi 8 DPR sebagai mitra kita. Nah, tadi terkait dengan permohonan untuk RST (Rumah sejahtera Terpadu ) tentu ini akan menjadi masukan bagi kita terkait jumlahnya. Ya tentu saja kami akan sependapat kalau didukung oleh DPR nanti penganggarannya,” harapnya.
Bantuan bencana dari kementerian sosial Republik Indonesia senilai Rp.385.809.800 dan juga dilanjutkan dengan penyerahan bantuan potensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk cluster anak.
“Adapun penerimanya Irwansyah, Cluster Lansia ibu Kalinam bapak Amarudin kloter rentan, Ibu Eva Wahyuni, Ibu Suzanna dan Muhammad Arifin dengan total Rp.214.418.500,” tambahnya.
Penyerahan bantuan dari BNPB akan diterima Plt Bupati Langkat berupa trailer tangki air dan selanjutnya masih dengan bantuan dari BNPB dari DPR RI diberikan kepada BPBD Provinsi Sumatera Utara yang pada kesempatan itu dihadiri Kabid RR Rudi dan diserahkan Ketua Tim Komisi 8 DPR RI dan selanjutnya bantuan dari BPKH badan untuk mengolah Haji badan pengelola keuangan Haji Sumatera Utara yaitu program kemaslahatan ruang kelas baru Madrasah Aliyah swasta Stabat diberikan kepada bapak Syekh Madi SPd selaku Kepala Sekolah Al Maksum Stabat, bantuan dari DPR RI kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diberikan secara simbolis kepada bapak Arnold Napitupulu yaitu berupa voucher bantuan rehab ruang kelas terdampak gempa pada SMP TK Mentari Tapanuli Utara sebesar Rp200 juta.
Batuan alat musik sekolah minggu Budha Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yaitu diberikan kepada Pujianto sebesar Rp100 juta batuan Operasional Sekolah Minggu Budha Bimas Budha Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diberikan kepada Afrika yaitu sebesar Rp9 juta.
Selanjutnya penyerahan bantuan Rp60 juta diserahkan kepada bapak Ilyas Siregar, juga kepada bapak Gusri Hanafi dan kepada Pesantren senilai Rp50 juta Rupiah.
Turut hadir H Marwan Dasopang Ketua TIM anggota DPR RI Fraksi PKB (Sumut II), MY Esty Wijayati anggota DPR RI Fraksi PDI (DIY), I Komang Koheri SE anggota DPR RI Fraksi PDI (Lampung), M Saleh,m SE anggota DPR RI Fraksi PG (Bengkulu), Drs Hasan Basri Agus MM anggota DPR RI Fraksi PG (Jambi), Dra Hj Idah Syahidah Rusli Habibie MH anggota DPR RI Fraksi PG (Gorontalo), M Husni SE anggota DPR RI Fraksi Gerindra (Sumut I), Dra Delmeria Sikumbang anggota DPR RI Fraksi Nasdem (Sumut II), H Maman Imanul Haq Anggota DPR RI Fraksi PKB (Jabar IX), Dr Ir H Nanang Samodra KA MSc anggota DPR RI Fraksi Demokrat (NTB II), KH Buchory Yusuf Lc MA, Anggota badan pelaksana BPKH Harry Alexander, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Drs Edi Suharto MSc PHD, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI Prof Dr.HH Iman Latif MA PHd, Sekda Langkat Amril SSos MAP, Kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah, Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MSP, Kadis Sosial Taufiq Rieza SSTP, Kadis PPKB dan PPA dr Sadikun Winanto, Kakan Kemenag beserta para tamu dan undangan yang hadir (*)
