BOGOR | Pemerintah Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat merealisasikan Program Bantuan Keuangan atau yang dikenal dengan sebutan (Bangkeu) Samisade tahun anggaran 2024 dengan membangun jalan di perkampungan tiap desa. Selasa, (26/11/2024).
Pengerjaan Betonisasi jalan desa tersebut dengan Panjang 300 m X 03 m X 0.1 m kp. Babakan di Rw 02 dan di Rw 05 adapun pengerjaan pengaspalan Hotmix jalan desa dengan panjang 400 m X 3 m X 0.3 m kp. Sabur di RW 06 dan pengerjaan Drainase dengan panjang 360 m X 1 m X 1 meter Kampung Tangkolo di RW 08 Desa Tarikolot dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastuktur Desa Tahap 1 dan Tahap II desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
Namun pengerjaan tersebut tidak sesuai speck dan terkesan asal jadi. Pekerjaan yang di biayai uang Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor ini, diduga ada pengurangan speck sehingga bermutu rendah berdampak jalan berlobang dan bolong-bolong karena itu saat dilokasi ternyata ketebalan jalan tersebut kurang, selain itu kurang bilasan pada aspal jalan begitu juga pengerjaan jalan betonisasi yang masih kelihatan batu krikil kurang finishing.
Sehingga menimbulkan dugaan idikasi adanya mengurangi anggaran Bankeu yang di golontorkan oleh Pemkab dari Dana APBD 1.000.000.000 Untuk setiap desa
Hal ini diduga ketika awak media melakukan penelusuran (Investigasi) mendatangi lokasi pekerjaan jalan tersebut di kp Sabur Rw 06 dan di kp babakan di Rw 02 dan di Rw 05
Faktanya beberapa bagian jalan pengaspalan sudah terlihat bolong dan kurang bilasan apalagi ini musim hujan gampang ngulupas aspal nya padahal menurut informasi yang di himpun pengerjaan jalan tersebut di mulai pertanggal 21 dan 23 Nov 2024.
Selain beberapa bagian jalan terlihat tidak rapih, ada yang berlobang dan kurangnya ketebalan jalan sehingga memicu penelusuran awak media lebih dalam berkaitan pengerjaan jalan di Desa Tarikolot yang menggunakan Anggaran APBD Pemerintah ini,
Sementara, ketua pelaksana kegiatan TPK kasi kesra tidak merespon lanjut awak media konfirmasi kepada sekdes selaku pemdes melalui sambungan seluler atau whatsapp hanya mengatakan singkat, “ Oke Siap Kang”,Jawabnya.
Namun hal tersebut menjadi perhatian serius yang mana menimbulkan pertanyaan dikalangan publik.
Kendati, mengapa hal seperti itu selalu terjadi, berulang-ulang oleh beberapa kepala desa. Seharusnya sosok kepala desa atau sekdes ini menjadi contoh yang baik pemimpin pelayanan yang puas untuk masyarakatnya tentu dia seorang publik figur, saat diminta klarifikasi atau konfirmasi awak media dalam melakukan tugas fungsi sosial control penelusuran terkait proses pembangunan infrastruktur jalan yang diduga tidak sesuai speck itu hanya menjawab singkat terkesan acuh, akan tetapi hasil pengerjaan pada jalan tersebut tidak ada perbaikan sehingga menimbulkan dugaan lain,
Bahkan sangat jelas, di setiap program-program pembangunan melalui anggaran APBD ada pendampingan dan pengawasan dari pihak kecamatan. Apakah pendampingan dan pengawasan dari pihak kecamatan sekedar formalitas administratif saja? Atau emang bukan bidang keahliannya? Sehingga terkesan menjadi hal biasa dan tidak nya menanggapi secara serius.
Justru hal tersebut menimbulkan indikasi dugaan tidak menunjukan sikap profesional, dugaan lain terindikasi adanya pembiaran dan seharusnya mencegah yang mana berpotensi menimbulkan kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN) bahkan patut diduga Mark-up anggaran di tingkat desa-desa.
Dalam hal tersebut, marjuddin Nazwar menilai temuan tersebut jika tidak diatasi dengan cepat, cermat dan sesuai spesifikasi maka permasalah ini akan sangat serius sehingga publik akan menilai hal seperti ini akan menimbulkan opini ditengah masyarakat khususnya kabupaten Bogor”,Ujarnya.
Selanjutnya, Seorang Kepala Desa se harusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya tanpa memandang bulu siapa yang mengkonfirmasinya yang mana atas dasar temuan sesuai fakta dilapangan, dan seakan lebih mengedepankan keangkuhan dalam bersikap”,urainya
Ia pun berpesan kepada pihak terkait yakni Camat Citeureup DPMD Kabupaten Bogor dan APH, di mohon agar segera memberikan teguran dan memberikan Sanksi serta arahan kepada bersangkutan, agar ke depannya tidak lagi ada hal yang menuai sorotan. Diharapkan dana yang dikucurkan dari pemerintah bisa transparan, berkualitas dan bermutu”,Tukasnya.
(Yz)
