Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Dr Lenis Kogoya MHum menilai kebijakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang melarang PT Freeport Indonesia menggandeng kontraktor asal Jawa Timur yang berdomisili di Jakarta dalam pekerjaan Smelter di Gresik dan mewajibkan kontraktor lokal (Gresik) bekerja di kawasan Smelter tersebut sangat melukai hati Orang Asli Papua (OAP).
“Stetmen Saudara Bahlil tersebut sangat melukai masyarakat dan Kontraktor asal Papua. Saya tidak setuju pernyataan saudara Bahlil tersebut,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Propinsi Papua ini, Kamis (23/12/2021) di Jakarta.
Menurut Lenis Kogoya, pernyataan Bahlil Lahadalia tersebut dinilai sangat keliru, karena Smelter yang dibangun di daerah Gresik itu seharusnya milik OAP, bukan masyarakat Gresik.
“PT Freeport Indonesia membangun Smelter di Gresik kan alasannya lantaran infrastruktur di Papua belum memadai. Sebenarnya pembangunan Smelter itu adalah untuk kepentingan Freeport Indonesia dan Freeport adalah aset masyarakat Papua. Maka itu, Pengusaha yang dibina seharusnya adalah Orang Asli Papua,” protes Lenis Kogoya.
Lenis Kogoya juga mempertanyakan “Hak Kesulungan” yang dimiliki OAP atas investasi tersebut.
“Jangan karena Smelter dibuat di Gresik lantas “Hak Kesulungan” Orang Asli Papua tidak ada. Artinya, Orang Asli Papua wajib dilibatkan dalam proyek tersebut, baik Tenaga Kerjanya maupun Pengusahanya,” harap Lenis Kogoya.
Selain itu, mantan Staf Khusus Presiden ini juga mempertanyakan kedudukan Bahlil Lahadalia yang mengaku sebagai Menteri perwakilan Papua.
“Seharusnya saudara Bahlil Lahadalia mengutamakan Orang Papua, karena anda mengaku mewakili orang hitam rambut keriting. Sekarang anda harus bertanggung jawab,” diingatkan Tenaga Ahli Utama Kepresidenan ini (*)
