Penulis : Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara resmi melantik tiga penjabat gubernur tiga provinsi baru atau DOB di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hari ini, Jumat (11/11/2022) di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Tiga penjabat yang dilantik tersebut adalah Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan; Nikolaus Kondomo untuk Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.
Apolo merupakan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan Nikolaus merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara itu, Ribka menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua.
Bersamaan dengan Itu ketika diminta tanggapannya Ketua Umum LMA Papua Dr.Lenis Kogoya S.Th.,M.Hum Mengatakan
“Ya.. jadi hari ini kita bersyukur, selama ini banyak masyarakat kita yang menanti-nantikan kapan? Hari dan tahun untuk pelantikan. Ternyata hari ini hari yang terbaik buat orang-orang papua, Tanggal 11 november, tanggal 11 bulan 11. Ini kan luar biasa, jadi ini rencana Tuhan yang kita patut syukuri”
Dikatakannya saya mengharapkan yang selama ini tolak-menolak otsus di tanah papua, maupun 3 provinsi, banyak masyarakat kita yang tolak-menolak, dan yang mengambil sikap menerima otsus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) papua.
Jadi kami masih bertanggung jawab untuk mengawal 3 provinsi, bahkan 2 provinsi lagi yang nanti akan muncul.
Maka saya berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, pertama sekali adalah harus turun lapangan bersama rakyat. yang terutama masyarakat adat yang selama ini benar-benar berjuang mati-hidup untuk rakyat. Salah satunya Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
Ketika awak media tanyakan kesuksesan terkait otsus jilid dua dengan terbentuknya daerah otonomi baru Ketua LMA tersebut mengatakan “DOB berarti dinyatakan sukses ya”
Hari ini sukses. Kalau sudah dilantik berarti sukses. Tugas yang kami usulkan ya, lebih khusus lagi untuk provinsi papua pegunungan, bahwa aspirasi masyarakat kecil banyak yang minta pemekaran kabupaten.Cetusnya
Provinsi ini memang baru tetapi langsung disahkan. Maka karteker baru ke depan harus membentuk tim khusus untuk membantu kabupaten-kabupaten baru yang sudah diusulkan dan direkomendasikan ke Bapak Presiden.
“Saya sudah kasih memo ke Bapak Presiden dan sudah diteruskan ke menteri dalam negeri, Nah itu harus dibahas khusus untuk DOB kabupaten/kota, jadi masyarakat menantikan itu sebenarnya sekarang ini”.
Dan awak media pun menanyakan apa yang bisa dibangun atau disinergikan antara pemerintah dengan LMA?
Dikatakannya Lembaga adat akan kawal, karena lembaga adat adalah lembaga yang berbadan hukum resmi sesuai regulasi peraturan pemerintah dan sudah diatur oleh Undang-undang, maka harus diberikan alokasi khusus 2%.
“2% untuk perempuan/mama-mama, 2% untuk Agama, dan 2% untuk Adat”.
Pj. Gubernur harus buat regulasi untuk penyaluran dana itu. Jadi tahun 2023 anggaran Lembaga Adat harus bisa dicairkan baik tingkat kabupaten, distrik sampai kampung dengan satgas polisi adat. Jadi daerah-daerah yang baru ini saya harapkan pejabat baru harus pedulikan dan prioritaskan Lembaga masrakat adat.
Ditanyakan kembali harapan kakak kepada Pengurus LMA untuk di papua nantinya bagaimana terkait program pemerintah ini?
Intinya hari ini sudah mulai kawal ya, dari Merauke tadi datang banyak, terus dari Wamena ini Pak Charlus dengan Korwil juga datang, terus Nabire juga kawal, Jadi mereka kawal langsung turun lapangan baik pengamana maupun pengawalan.
Jadi masyarakat 3 provinsi ini tidak usah yang tolak menolak, atau tidak suka yang penting harus terima kita terima keputusan Presiden. Dalam hal ini pelantikan ini sudah dianggap sah, tinggal bagaimana caranya ke depan untuk kita membangun. Terus yang berikutnya untuk calon-calon SEKDA yang direkomendasikan Lembaga masyarakat adat itu harus diprioritaskan karena kami masih punya tanggung jawab, maju mundurnya pembangunan tanah papua itu Lembaga adat.
“Maju mundurnya daerah pemekaran baru itu lembaga adat, karena kami yang menerima terus kami pertahankan, baik undang-undang OTSUS maupun 3 Provinsi baru karena kami taruhan nyawa, jadi karaterker baru harus kerja benar, rekomendasi Lembaga adat untuk karteker itu perlu diperhatikan”.Tegasnya (RED)
