Home / Hukum

Selasa, 12 Januari 2021 - 10:59 WIB

ICJ Bekerjasama Dengan WRC DIY Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Penulis: Eko Rihantoro

Sleman, PERISTIWAINDONESIA.com |

Presiden Info Cegatan Jogja (ICJ) Yanto Sumantri alias Antok bersama Watch Relation of Corruption (WRC) provinsi DIY yang dikoordinir K Herman Setiawan sepakat melaksanakan sosialisasi pencegahan Korupsi yang selama ini masih menjadi persoalan krusial di DIY.

Pertemuan Presiden ICJ Yanto Sumantri alias Antok dengan Koordinator WRC DIY K Herman Setiawan yang didampingi Tim Divisi Penindakan NS Sukirman dan Fery Ferdian digelar di Resto Iwak Kalen Gamping Sleman, Senin (11/1/2021.

Antok panggilan akrab Presiden ICJ menyampaikan banyak keluhan masyarakat lewat postingan grup Facebook ICJ dengan follower lebih dari satu juta member terkait tata cara melaporkan indikasi dugaan tindak pidana Korupsi.

Dengan adanya kerjasama WRC DIY bersama komunitas besar seperti ICJ, maka diharapkan bisa mengurai masalah terkait tindak pidana Korupsi dengan cara sosialisasi lewat group Facebook ICJ.

Di akhir pertemuan antara Korwil WRC DIY dan Presiden ICJ juga disepakati akan mengadakan sosialisasi dan wawancara live dalam agenda rutin ICJ sehingga kerjasama ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Di Konfirmasi Via Wahtsap Tidak Menjawab, Oknum Pengawas SPBU Malah Bikin Status Mengejutkan….???

Hukum

Ibu Korban Pencabulan Minta Pelaku Secepatnya Ditangkap

Hukum

Ketua Umum Human Trafficking Watch Patar Sihotang,SH.MH Menyampaikan Surat Usul ke Presiden Terkait TPPO

Headline

Penggunaan Dana BOS Di SD Negeri 158463 Pulo Pakkat 3 Diduga Tidak Transparan

Headline

Ancaman Penjara Seumur Hidup Menanti Mantan Kadis Kesehatan Tapteng

Hukum

Diduga Motif Kasus Yg Menjerat Kline ATS Law Firm & Partner Adalah Balas Dendam, Fitnah Juga Pemerasan

Headline

Lapor Pak Kapolri dan Pak Kapolda Kalbar Diminta Turunkan Tim Khusus, Ribuan Batang Kayu Tanpa Dokumen Meluncur Bebas Dari Kec.Sokan

Hukum

Sidang ke IV Non Litigasi Pemohon PKN di Komisi Informasi Pusat, Terungkap Ketidaksiapan Termohon Kementerian Pertanian RI Memberikan Dokumen Informasi Publik.