Home / Headline

Kamis, 6 Januari 2022 - 13:43 WIB

LMA Minta Pemerintah Libatkan OAP untuk Bekerja di Perusahaan-Perusahaan yang Berdiri di Papua

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Propinsi Papua Dr Lenis Kogoya Mhum

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Propinsi Papua Dr Lenis Kogoya Mhum

Penulis: Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Propinsi Tanah Papua bersama Pengurus LMA Kabupaten/Kota dan LMA Distrik dan Kampung se-propinsi Papua segera akan mempersiapkan skill Orang Asli Papua (OAP) agar dapat bekerja mengisi berbagai jenis usaha di Bumi Cenderawasih.

Hal ini disampaikan Dr Lenis Kogoya, Kamis (6/1/2021) di Jakarta.

Menurutnya, saat ini LMA Papua sedang membenahi diri dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan dalam bekerja dan berusaha.

Apalagi, kata pendiri Ormas Indonesia Bersatu Tiga Pilar ini, marak Perusahaan beroperasi di wilayah Adat Papua seperti Pertambangan Emas, Perkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan HPH, dll.

“Jika masyarakat Adat tidak dilibatkan atau hak-hak Orang Asli Papua tidak diberikan, maka seluruh Perusahaan yang ada harus dievaluasi,” pintanya.

Karena itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 ini meminta masyarakat Adat bersama Pemerintah Daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama-sama untuk meneliti keberadaan Perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Papua.

Dan bagi Perusahaan yang tidak melibatkan OAP, kata eks Staf Khusus Presiden ini, maka Pemerintah sebaiknya membuatkan sanksi tegas sampai kepada pencabutan izin usahanya.

“Sanksinya harus dibuat, karena inilah yang menjadi masalah besar di tanah Papua, kalau tidak segera diselesaikan (regulasinya), maka tahun ke tahun Papua tidak akan maju dan perampasan hak-hak masyarakat akan terus terjadi,” terang Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Kepresidenan ini.

“Kalau perlu, saat pemerintah mengeluarkan izin kepada Perusahaan, maka sebaiknya harus melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, sehingga LMA sebagai organisasi Adat, dimana anggotanya tersebar di Kampung-kampung akan dapat menyampaikan laporan yang terjadi di lapangan kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan tegas kepada Perusahaan yang tidak menjalankan peraturan dimaksud,” jelasnya (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Nawacita Indonesia Akan Temui Jokowi, Mafia Tanah Masih Bergentayangan di BPN Jakarta Selatan

Headline

Sungai Cinendang Singkil Meluap, Sejumlah Desa Direndam Banjir

Headline

Diduga Ada Skenario Jebakan Penyergapan Kayu Belian (Ulin) KM 7 Sintang, Oknum Pakai Nama Linda Setelah Diusut Ternyata Orang Lain. Minta Segera Di Usut Tuntas!!!

Headline

Seputar Pertambangan PETI Di Kapuas Hulu, PT BMM Diduga Ilegal Tak Berani Tunjukan Surat Perijinan Tambang Emas

Headline

Diduga Biaya Proyek Pengelolaan Terminal Type B Pulogadung Sumber Dana Siluman

Headline

Staf Ahli Presiden: Pemerintahan Jokowi Adalah Ketetapan Tuhan Yang Harus Dikawal Sampai Masa Akhir Jabatan

Headline

Jalan Rusak Parah, Warga Desa Negeraya Kutalimbaru Minta Bupati Deli Serdang Segera Memperbaikinya

Ekonomi

Porang Jadi Salah Satu Tanaman Primadona Ekspor Indonesia