Home / Daerah / Hukum

Jumat, 16 Februari 2024 - 22:30 WIB

Masyarakat 9 ( Sembilan ) Desa Kec. Sorkam Berbondong-bondong Geruduk Kantor PMD Kab. Tapanuli Tengah, Minta Kades Bermasalah Dinonaktifkan.

Tapteng, Peristiwaindonesia.com

Masyarakat mewakili Sembilan Desa di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut datangi Kantor DInas PMD Tapteng. pada Jum’at,(16/02/2024).

Adapun dari perwakilan masyarakat Desa. Bosman Simajuntak, Rinto Purba, Suhardi Manalu, Sembilan Desa Kecamatan Sorkam Tapteng adalah :

01. Desa Gonting Mahe.

02. Desa Hite Urat.

03. Desa Pardamean

04. Desa Sihapas.

05. Desa Pearaja.

06. Desa Pagaran Julu.

07. Desa Pelita.

08. Desa Nauli.

09. Desa Fajar.

Kehadiran mereka di Kantor DInas PMD Tapteng adalah meminta Dinas PMD memberikan data untuk audit Dana Desa (DD) mulai Tahun Anggaran 2020-2021 juga penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM BLT DD) dan surat permohonan Audit yang di keluarkan Dinas PMD ke Inspektorat Tapteng.

Foto : Perwakilan Masyarakat 9 ( Sembilan ) Desa saat mendatangi Kantor PMD Kab. Tapanuli Tengah – SUMUT minta agar Kades Mereka dinonaktifkan.

 

Juga mengenai Perangkat Desa yang merangkap Jabatan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagian tidak memiliki SK namun bertugas sebagai BPD.

Kadis PMD Henry Haluka Sitinjak menghadirkan Inspektur inspektorat Tapteng ke Kantor PMD, agar masyarakat dapat menyampaikan permohonan Audit secara langsung kepada Inspektur inspektorat.

Pihak Dinas PMD dan Inspektorat menyatakan akan secepatnya memproses dampak yang terjadi di Desa Kecamatan Sorkam.

inspektorat akan melakukan audit secara bertahap di setiap Desa yang membuat laporan tentang kecurangan dalam pembagian KPM BLT DD.

Inspektorat meminta masyarakat untuk membatu Inspektorat dalam mengumpulkan bukti yang akurat. Contoh penerima KPM BLT DD. yang namanya keluar namun tak ada menerima dana tersebut.

Kadis PMD Henrik Sitinjak mengatakan kepada masyarakat untuk membuat surat pernyataan yg ditandatangani minimal 51% dari jumlah penduduk di Desa untuk dapat memberhentikan sementara Kepala Desa, agar mempermudah pemeriksaan terhadap Kades.

Sahiluddin

Share :

Baca Juga

Daerah

Proyek Betonisasi di Sukamulya Diduga Menyimpang, Warga Protes Tak Dilibatkan !!

Daerah

Yogyakarta Kehilangan Wisatawan Milenial Di Masa Pandemi

Hukum

LP3BH Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Perubahan Formasi CPNS 2018 Raja Ampat

Hukum

NILAI HMI TERHADAP EKSISTENSI NKRI (Refleksi Milad 76 tahun HMI)

Hukum

Dinas Sosial DKI Mangkir Kedua kali Pada Sidang Eksekusi Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta

Hukum

Kapolda Sumut Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Susun Dan Fasumdit Samapta

Hukum

Gara Gara Banyaknya Mobil Grandong Yang Antri Di SPBU 6477602,Nanyak Mobil Motor Pribadi Tak Bisa Mengisi Minyak,Mohon BPH Migas Tindak Tegas SPBU Yang Melanggar

Headline

“Dugaan Pungli Sertifikat Tanah di Desa Sukawangi: Warga Bayar Ratusan Ribu, Hasil Tak Jelas”!