Penulis: Japar Sidik
Gayo Lues, PERISTIWAINDONESIA.com |
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi, Pemkab kabupaten Gayo Lues mengikuti zoom meeting yang di pimpin langsung Menteri dalam Negeri Tito Karnavian.
Kegiatan pun berlangsung di ruang kerja Bupati yang di ikuti jajaran Pemkab setempat.
Sementara keberadaan PJ Bupati di wakili Plt Sekda, Senin (30/1/2023).
Adapun rapat secara Virtual ini rutin dilakukan mengingat Kemendagri terus mengawasi perkembangan ketahanan pasar dan Pangan maupun harga kebutuhan pokok di setiap daerah kabupaten/kota maupun Nasional.
Tujuannya untuk pengendalian Inflasi daerah.
Memasuki bulan Februari tahun 2023, Muhammad Tito Karnavian sebagai Mendagri memerintahkan seluruh pihak untuk sigap menyiapkan langkah dalam mengendalikan harga pasar.
Beliau menambahkan, agar seluruh instansi terkait menyiapkan strategi menangani kondisi meningkat pesatnya permintaan bahan pokok saat memasuki bulan Ramadhan nanti.
Dikutip dari laporannya dalam rapat koordinasi inflasi tersebut, Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Dr Habibullah menyebutkan bahwa sampai saat ini penyokong terjadinya inflasi saat ini adalah tidak stabilnya stok bahan pokok.
Hal ini menyebabkan tidak stabilnya harga jual dan penimbunan barang produksi.
Tercatat bahwa beras menjadi komoditi yang mengalami inflasi paling luas, peningkatan harga beras terjadi di 27 provinsi.
Kenaikan harga beras terus terjadi mulai dari 2020 lalu dan mengalami gejolak harga hingga 3x sampai akhir tahun 2022.
Berdasarkan penulusuran yang dilakukan, BPS mengungkapkan bahwa pola masa panen daerah sentral produksi padi di Indonesia tidak berkesinambungan.
Untuk itu, terjadinya peningkatan produksi hanya terjadi di trisemester pertama saja.
Oleh sebab itu produksi beras di semester 2 tidak dapat mencukupi stok yang dibutuhkan oleh pasar.
“Hal ini karena pola masa panen di derah sentral yang tidak berkesinambungan, kebanyakan puncak panen di bulan Maret dan kosong di semester ke 2, akhirnya dari bulan Juli hingga Desember stock beras tidak bisa memenuhi permintaan. Ini memicu banyak yang bermain sesukanya dengan harga produksi,” ujar Habibullah.
Hal ini turut didukung dengan pernyataan Deputi Kerawanan pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo dalam rapat tersebut.
Dalam laporannya, Deputi Nyoto menyebutkan bahwa pasokan beras yang dimiliki oleh Bulog saat ini jauh kurang dari kuantitas normal.
Terhitung hingga Bulan januari 2023, Bulog hanya memiliki ketersediaan beras CBP hanya berasa di angka 384.745 ton saja, yang normalnya menembus angka 1.500.000 ton.
Untuk menangani persoalan tersebut, dia meminta untuk Bulog segera melakukan upaya percepatan pengadaan beras luar negeri (LN) sebanyak 500.000 ton hingga bulan Februari mendatang.
Hal ini dinilai sebagai langkah awal yang paling efisien untuk mencegah krisis pangan nasional.
Lebih lanjut Nyoto menyebutkan pihaknya akan segera membentuk tim monitoring dan evaluasi pendistribusian pasokan bahan makanan pokok ke daerah-daerah yang mengalami inflasi.
Merespon usulan tersebut, Mendagri menyambut baik masukan tersebut.
Namun, Mendagri tetap meminta para pengurus untuk tetap seksama memperhatikan keberlanjutan upaya tersebut.
Pasalnya, Mendagri menilai langkah pengambilan beras import tidak boleh masuk ke pasar dalam periode mendekati masa panen.
Hal ini ditakutkan dapat mengganggu nilai jual beras lokal yang malah bisa menjadi bumerang bagi petani lokal.
Sementara itu, menyikapi hasil pertemuan tersebut Pemkab Gayo lues akan menindak lanjuti hasil rakornas ini.
“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat tim Pengendali Inflasi daerah di Kabupaten Kampar dan kita akan bersinergi bersama Forkopimda untuk melaksanakan arahan – arahan dari pimpinan pusat,” tandasnya (*)
