Penulis: James Tuju
Manado, PERISTIWAINDONESIA.com |
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).
Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Peraturan Kepolisian (Perpol) ini terus disosialisasikan oleh jajaran Direktorat Binmas Polda Sulawesi Utara.
Salah satu kegiatan sosialisasi ini, dilaksanakan oleh Direktorat Binmas Polda Sulut, di Ballroom Peninsula Hotel Manado, belum lama ini.
Kegiatan dibuka oleh Dirbinmas Polda Sulut Kombes Pol Dumadi, dihadiri oleh Kabag Bin Opsnal Dit Binmas Polda Sulut AKBP Samsury Anang, Kasubdit Bin Satpam/Polsus Komisaris Polisi N Jansen SSos MM, Ketua ABUJAPI Sulut Setly Kohdong, BPJS Kesehatan Marlen Lahea, Pimpinan/Direktur BUJP Sulut dan para pengguna jasa Satpam.
Menurut Kombes Pol Dumadi, Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
“Perpol No 4 tahun 2020 ini kami anggap sebagai landasan reformasi Satpam di Indonesia. Dalam Perpol ini banyak hal menyangkut peraturan satpam yang berubah bila dibandingkan dengan Perkap No 24 Tahun 2007, yaitu tentang pengertian pam swakarsa, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karir, pakaian seragam, perkumpulan, telah berubah,” ujar Kombes Pol Dumadi.
Lanjutnya, Satpam telah dibedakan dengan satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri, dilatih pendidikan satpam dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) serta memiliki status ketenagakerjaan.
“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi dimana sebelum melaksanakan tugas, harus telah lulus pelatihan wajib gada pratama/gada madya/gada utama,” katanya.
Perekrutan menurutnya, hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan pengguna jasa satpam atau perusahaan.
“Jadi perekrutan satpam hanya dilakukan oleh perusahaan. Apabila perorangan ingin menggunakan jasa satpam di rumahnya, silahkan berhubungan dengan BUJP karena tidak diperbolehkan merekrut sendiri,” ucap Kombes Pol Dumadi.
Semua satpam harus memiliki status ketenagakerjaan, apakah dengan sistim perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sebagai karyawan tetap perusahaan.
“Ini dimaksudkan supaya hak-hak ketenagakerjaan satpam dapat dipenuhi oleh BUJP atau perusahaan, sesuai peraturan perundangan. Jadi mulai saat ini tidak ada lagi satpam yang diberikan upah di bawah UMP dan tidak memiliki BPJS dan hak-hak lainnya,” pungkas Dirbinmas Kombes Pol Dumadi (*)
