Home / Nusantara

Sabtu, 15 Oktober 2022 - 22:43 WIB

Tahun 2023, Pemko Medan Siapkan 12 Program, 13 Kegiatan & 21 Sub Kegiatan Tangani Stunting

Penulis : MF. Habibie

Medan : Peristiwaindonesia. com

Pemko Medan berkomitmen untuk menekan dan menurunkan angka stunting di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, di tahun 2022, Pemko Medan telah menganggarkan Rp.198 miliar dengan 15 program, 16 kegiatan serta 29 sub kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan 30 kelurahan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H Aulia Rachman saat menyampaikan komitmen kepala daerah dalam acara Pendampingan Terpadu Percepatan Stunting Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (13/10).

“Sedangkan, untuk tahun 2023, Pemko Medan telah membuat rencana kegiatan sebanyak 12 program dengan 13 kegiatan dan 21 sub kegiatan  dengan total pagu anggaran sekitar Rp.41 miliar lebih. Ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota  dalam menurunkan angka stunting di Kota Medan lewat aksi nyata berupa pemantauan dan evaluasi,” kata Aulia Rachman.

Dalam kegiatan yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Sekretariat Wakil Presiden RI tersebut, Aulia Rachman yang juga merupakan Ketua TP2S Kota Medan tersebut pun menyampaikan, upaya yang dilakukan Pemko Medan untuk menangani stunting juga melalui intervensi gizi spesifik.

“Kita lakukan pemberian makanan tambahan bagi bayi gizi buruk, pelaksanan pos gizi melalui anggaran dana kelurahan. Kemudian, pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi terkait pencegahan stunting, asi eksklusif, pemberian mp-asi, Germas, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan serta gerakan gemar makan ikan,” ungkapnya.

Selain itu, terang Aulia, melakukan intervensi gizi sensitif dengan kegiatan peningkatan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi layak. “Kegiatan ini harus jadi semangat kita bersama dalam menurunkan angka stunting,” imbuhnya di hadapan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Dr Ir Suprayoga Hadi MSP.

Untuk itu di hadapan sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara yang turut hadir di antaranya Kabupaten Serdang Bedagai, Dairi, Simalungun, Batu Bara dan Kabupaten PakPak Barat, Aulia Rachman berharap ke depan Pemko Medan bisa semakin mengkolaborasikan ide-ide dan program yang ada, baik dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi hingga Pusat.

“Untuk itu  tentunya kita butuh data yang valid. Dari data yang tervalidasi itu kita bisa bergerak untuk melakukan intervensi-intervensi secara pasti dan tepat sasaran agar hasilnya optimal. Sebab, setiap daerah memiliki peta geografis yang berbeda-beda. Semoga upaya dan komitmen kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu  Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Dr Ir Suprayoga Hadi MSP mengungkapkan, tujuan  kegiatan ini digelar untuk mendalami isu dan permasalahan pokok yang mengakibatkan terjadinya stunting.

“Selain Sumatera Utara, kita juga melakukan pendampingan di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya juga ingin memastikan intervensi program-program yang dirancang dan dijalankan berjalan baik di masyarakat,” ungkap Suprayoga.

Share :

Baca Juga

Nusantara

Kecewa Tak Dilibatkan HUT RI Lintas Ormas Gunung Putri Meradang

Nusantara

Diduga Ada Pungli Di SD Negeri 17 Lanjing Yang Dilakukan Kepala Sekolah Beserta Para Guru

Nusantara

Ketua Korwil FPII Bengkalis: Pelaku Pelecehan Terhadap Wartawan Harus Di Hukum Berat

Nusantara

Laskar Suku Betawi geruduk datangi Kemenkumham

Nusantara

Syah Afandin Hadiri Sosialisasi Permendagri No 18 Tentang Posyandu

Nusantara

Hak Angket DPR Tidak Mempengaruh Hasil Pilpres 2024

Nusantara

Bupati Dolly Tegaskan ‘Day by Day’ Untuk Targetkan Penurunan Angka Stunting di Tapsel

Nusantara

Peringatan Brandan Bumi Hangus ke 76, Syah Afandin Tekankan Kondusifitas Jelang Tahun Politik