Penulis: Marjuddin Nazwar
Bekasi, PERISTIWAINDONESIA.com |
Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah disela-sela kesibukannya, di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, komplek perkantoran Pemkab Bekasi, Cimahi – Cikarang Pusat, Kamis (30/06/2022).
Dalam Obrolan santai tersebut, banyak membahas terkait persoalan di Kabupaten Bekasi, seperti kinerja DPRD Kabupaten Bekasi yang dianggap kurang bergeliat, seperti produk PERDA (Perturan Daerah), persoalan pencemaran lingkungan, pertanian, dan pembuangan sampah sembarangan ke laut dan viral di pemberitaan media sosial dan online, baru-baru ini.
Terkait kurangnya PERDA yang dibuat DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik mengakuinya.
Pertanyaan publik kenapa PERDA sedikit?
Menurut BN Holik, untuk membuat PERDA tentu melalui kajian, harus melakukan perjalanan, perbandingan, melakukan kunjungan atau studi banding ke daerah lain.
“Untuk apa membuatnya, sementara negara dalam keadaan covid, berkunjung ke manapun dibatasi. Karena itu, harus kita efektifkan dulu kalau mau membuat PERDA,” kata BN Holik.
Holik berpendapat, sebelum PERDA, maka harus dikaji dulu mana yang dibutuhkan.
“Justru kalau dibuat sebanyak mungkin dan setelah jadi tidak efektif. Apa yang terjadi? Pasti publik akan menyerang kami. Ngapain membuat PERDA yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, seolah-olah tidak adanya empati ditengah covid-19,” terangnya.
Apalagi, kata BN Holik, untuk membuat PERDA dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Itu anggarannya banyak yang akan dikeluarkan dan kami berfikir supaya membuat PERDA yang maksimal saja dan efektif untuk diterapkan, yang utamanya untuk kepentingan masyarakat dan yang sangat mendesak dalam penerapannya. Jika tidak terlalu penting abaikan dulu, itu tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD,” ungkap BN Holik.
Dipaparkannya, karena anggaran yang tersedia adalah uang rakyat, yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa dan akan dipertangungjawabkan pula.
Terkait pencemaran lingkungan, menurut orang nomor satu di DPRD Kabupaten Bekasi ini, baik limbah pabrik, pencemaran kali dan lainnya adalah persoalan yang harus segera diselesaikan.
“Saya pikir, Bekasi wilayah Selatan bagaimana menyelesaikan persoalan polusi udaranya, dan Bekasi wilayah Utara soal limbah cair yang mengalir, dan sampah-sampah yang semakin banyak volumenya. Dari sampah rumah tangga, dan sampah industri, para pedagang makanan, restoran, catering, dan lainnya yang menghasilkan sampah,” urainya.
Dikatakannya, melihat ini, semua pihak harus memikirkan keseimbangan antara TPS yang ada, serta alat teknologi penghancur sampah serta solusi lainnya.
“Solusinya harus dipikirkan agar persoalan sampah dapat segera diantisipasi, masalah sampah tanggung jawab bersama, bukan hanya di daerah Bekasi dan daerah lainnya, bahkan menjadi persoalan dunia,” cetusnya.
BN Holik menilai saat ini lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai.
Karena itu, harus segera dibuat pengolahan sampah yang modern, yang efektif, yang bisa diurai dan bukan sekedar memindahkan sampah dari pasar ke TPS.
“Bagaimana caranya bisa mengolah sampah menjadi bahan lain. Contohnya, bisa menjadi bahan bata habel atau pupuk atau apa saja yang bisa mengurai sampah. Dan tentunya dengan kerja keras Bagian Kebersihan dan dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Untuk itu, masih kata Holik, harus diciptakan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif, apalagi saat ini penduduk Kabupaten Bekasi semakin padat, perumahan semakin rapat dan volume sampah semakin meningkat. Ini menjadi sesuatu yang harus dirembukkan dan diprioritaskan,” tandas BN Holik.
Dijelaskan BN Holik, fungsi dan kewenangan Legislatif (DPRD) adalah pengawasan, sedangkan pelaksanaan kegiatan ditangani pihak eksekutif.
“Kami mengawasi lingkungan, ok! Kami bisa turun ke bawah. Kami bawa eksekutif, tetapi yang melaksanakannya adalah pihak eksekutif. Sejauh mana seorang pemimpin, dalam hal ini Pj Bupati dalam menunjuk pejabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kebersihan,” pungkasnya.
Maksudnya, kata BN Holik, apabila ada kemauan yang tinggi ingin mengabdi penuh tanggungjawab, maka pejabat yang ditunjuk akan mendarmabaktikan hidupnya saat memimpin.
Soal isu pertanian dan diusulkannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Pertanian, menurut BN Holik, jika isu itu benar, maka pihaknya akan segera membahasnya dengan komisi 2 dan secepatnya memanggil dinas terkait.
“Sekaligus kita minta penjelasannya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Tinggal nanti, saya benar-benar memberikan suatu rekomendasi untuk dipertemukan semuanya dengan dinas terkait,” paparnya.
Selanjutnya, DPRD akan mencoba mengajak para Petani untuk merembukkannya.
“Ini penting, jangan kita bicara ditengah-tengah industri, tapi para petani terabaikan, dan tidak diperhatikan. Kan tidak elok, keseimbangan juga penting,” imbuh BN Holik Qodratullah.
Profil BN Holik Qodratullah
BN Holik Qodratullah berasal dari Cikarang Selatan dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa.
BN Holik adalah seorang pengusaha developer perumahan dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024.
Dikenal sangat bersahabat, berbaur, dan ramah kepada siapapun.
Bahkan saat acara Halal bi Halal yang digelar oleh Aliansi Ormas Bekasi (AOB) pada Rabu (29/06/2022), BN Holik turut menghadirinya sebagai undangan.
Di kesempatan itu, BN Holik diminta maju nyalon Bupati dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Ketika disinggung terkait kontestasi demokrasi pilkada Kabupaten Bekasi 2024 mendatang, dengan tersenyum BN Holik mengatakan terlalu dini membicarakannya, apalagi keputusan dan mandat untuk itu adalah urusan partai.
BN Holik mengakui, apabila partai merekomendasikan dan mengamanahkannya untuk maju di Pilkada 2024 nanti, maka sebagai Kader partai Gerindra, dia siap.
Di akhir obrolan, BN Holik mengimbau kepada semua tokoh dan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk terus menjalin hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“itu tujuan kita, agar bersama-sama membangun Bekasi, nyaman penuh ketenangan, hingga hasilnya maksimal dan positif,” harap BN Holik.
Sosok pemimpin ke depan, menurut BN Holik, tidak harus putra daerah, yang penting niatnya membangun Kabupaten Bekasi yang lebih maju.
“Cuma kalau kata Mbah Wijen, kalau ada putra daerah, ngapain yang dua,” pesannya sambil tertawa lebar.
Sebab, katanya, banyak putra terbaik Kabupaten Bekasi.
“Saya bicara putra daerah, bukan hanya saya, kan? Banyak putra daerah,” tutup BN Holik Qodratullah (*)
