Home / Headline / Hukum / Politik

Kamis, 19 September 2024 - 14:15 WIB

Tuntutan LMA 8 KABUPATEN PROVINSI PAPUA PENGUNUNGAN Kepada MPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Papua Pegunungan,PERISTIWAINDONESIA.COM

SELAKU KTUA LMA KAB: JAYA WIJAYA: BAPK HERMAN DOGA.
MenyampaiKan,Bahwa Utuk Pembetukan TIM PANSEL PROVINSI Dan TIM SEL KABUPATEN/KOTA Harus Melibatkan Masyarakat ADAT (LMA) Karena sesuai Dengan PERGUP NOMOR 6 PASAL 8 AYAT 2 DIBAGIAN D BERDASARKAN PERATURAN ini harus ada keterwakilan dari LMA Bukan dari MPR…
dan MPR adalah SELEVEL sama dengan Pemerintah Provisi dgn Tegas menyampaikan tidak bole Merampas Kewenangan Masyarakat Adalat Oleh Sebab itu LMA Menutut dan Mengembalikan Kepada masyarakat ADAT dan tidak Boleh Orang lain yang Duduk Kuri DPRK yang bole duduk Kurusi DPRK ada Usulan Dari masyarakat ADAT LMA dan Tidak boleh juga Kepetigan politik dan Kepentingan Tertentu.. KATANYAA : BPK HERMAN DOGA SELAKU KETUA LMA KABUPATEN JAYAWIJAYA Jikalau mengagu kami LMA 8 KABUPATEN PROVINSI PAPUA PENGUNGAN Maka kami ajukan Piak yang Berwajib:

Selaku KORWIL 8 KABUPATEN PROVINSI PAPUA PENGUNGAN Menyampaikan degan Tegas Bahwa MRP dan KESBANPOL Tidak boleh Merpas Hak masyarakat ADAT LMA dan Dia juga sampaikan bahwa Kepada MPR sendiri Membuat Peraturan yang dikamaksud PERGUP lalu kenapa Melagar Aturnya sendiri Mukin MPR keliru di bagian ini dan HUKUM adalah PAGLIMA TERTINGGI jikalau Kita Bermain main Dengan HUKUM oleh Sebab itu apa yang Masyarakat ADAT LMA diusulkan Nama-Nama TIM PANSEL DPRK Provinsi Papua Penunungan dan TIM SEL KABUPATEN KOTA Juga Demikian harus itu yang dilatih dan ditetapkan Sekian dan Trimakasih

Tim/Red

Share :

Baca Juga

Headline

DPD SBSI 1992 Sumut Sebut RUU Cipta Kerja Melanggar Hak Azasi Manusia

Politik

H Nanang Ermanto Kampanye di Kecamatan Sidomulyo, Warga Minta Perbaikan Jalan Dan Tanggul Sungai

Headline

Dermaga II ASDP Punggur di Batam Siap Layani Lintasan Jarak Jauh

Daerah

Di Rokan Hilir, Diduga Mafia Tanah, Ancam Dihabisi Warga Yang Tanahnya Diserobot.

Hukum

Lapor Pak Kapolri Dan Pak Kapolda Kalbar Penambang Emas Tanpa Izin ( PETI )Kembali Marak Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

Hukum

Diduga Kebal Hukum, Kendaraan Modifikasi Bebas Beroperasi Mengisi BBM Subsidi Dari SPBU Ke SPBU Lain

Daerah

Ada Yang Kasak-Kusuk Tebar Ancaman, Diduga Terkait Pemberitaan Kapal Pukat Trawls Bebas Beroperasi Di Perairan Pantai Barus Tapanuli Tengah.

Daerah

Terkait Pungutan di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, LSM Berkoordinasi Surati Ombudsman.