Home / Hukum

Jumat, 17 Juli 2020 - 13:41 WIB

Inspektorat Dinilai Lamban Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Dana Desa

Penulis : Suradi Dede

Lampung Selatan, PERISTIWAINDONESIA.com |

Belum tuntas proses hukum beberapa Oknum Kepala Desa yang sudah lama dilaporkan terkait Dugaan Penyalahgunaan wewenang dan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai masyarakat tidak ada kejelasan dari Instansi Penegakan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan, kini PR Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi penegakan Hukum di Lamsel adanya laporan terhadap oknum Kepala Desa.

Berdasarkan Laporan No: 018/DPP-GPAN/VII/2020
Perihal : Laporan Dugaan Tipikor dan Penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Infrastruktur Desa Sumbernadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan DD Tahap I TA 2020

Berdasarkan UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN di dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dimana pada Pasal 12 Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa diatur regulasi Padat Karya (PKT) serta Tugas dan Wewenang TPK.

Berdasarkan Surat Somasi dan Klarifikasi Nomor: 014/DPP-GPAN/VI/2020 pada tanggal 07 Juni 2020 sesuai Surat Investigasi Nomor: 014/DPP-GPAN/VI/2020, selanjutnya DPP LSM GPAN melaporkan oknum Kepala Desa Sumbernadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ke beberapa Instansi terkait antara lain, Kapolres Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Inspektorat Lampung Selatan.

Dilaporkan, Pekerjaan Infrastruktur kegiatan Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2020 Desa Sumbernadi diduga terjadi penyalahgunaan wewenang terindikasi merugikan negara.

Dalam Laporannya, GPAN mengestimasi kerugian negara atas pekerjaan Pembangunan Kontruksi Gedung PAUD yang berlokasi di RT. 06 Dusun II Desa Sumbernadi Kecamatan Ketapang Lamsel. Dengan Volume Panjang 15 m x Lebar 8 meter dengan Nilai kegiatan Rp.300.010.200,- sementara yang dinilai pada RAB tidak Rasional dan diduga terjadi mark up pada pekerjaan tersebut apalagi material pondasi mengunakan batu lokal (Batu Kriting) yang tidak sesuai dengan Pengajuan RAB dari APBDes setempat

“Karna itu kami mengestimasi 40 % dari RAB diduga mark up senilai = 40 % x Rp.300.010.200 = Rp. 120.004.080. Pada pembangunan gorong-gorong dengan Volume 5 m x Lebar 1,55 m dengan nilai Rp.9.979.300 juga dinilai pada RAB tidak Rasional sehingga diestimasi 30 % dari RAB mark up senilai = 30 % x Rp.9.979.300 = Rp.2.993.790 dan total estimasi dugaan kerugian negara diperkirakan
= Rp. 120.004.080 + Rp. 2.993.790 = Rp. 122.997.870.

Demikian uraian Edi Saputra Sitorus ST selaku Ketua GPAN kepada awak media ini, Kamis (16/7/2020).

Terkait hal itu, DPP LSM GPAN meminta Kapolres Lampung Selatan segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sumbernadi dan pihak terkait untuk segera diproses Hukum sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Dengan tetap mengacu pada azaz praduga tak bersalah, di harapkan pihak yang berkompeten agar dapat saling bersinergi dalam upaya menyelamatkan keuangan negara, sehingga pengawasan atas pembangunan masyarakat di desa dan penguatan ekonomi Desa terjaga dengan baik,” Pungkasnya (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

*Diduga Ada permainan oknum APH Tambang Mas Ilegal Yang Dimiliki oleh pak Gusti dan Rekan-Rekannya Masih Beroperasi Dengan Aman Di Lokasi Rengas 7, Kecamatan Tumbang Titi*

Hukum

Ini Upaya Polda Dan Polres Halteng Tangani Masalah Pembunuhan Di Hutan Halmahera

Hukum

Ketua Presidium FPII Tunjuk Gerai Hukum Art & Rekan Selesaikan Kasus Sengketa Lahan RSU Pasar Minggu

Hukum

Kajati Sulbar Tetapkan Tiga Tersangka Pengalihan Hak pada Hutan Lindung

Hukum

Diduga APH Polres Kapuas Hulu Tutup Mata Maraknya Tambang PETI Di Wilayah Hukumnya, Kapolri Diminta Berserta Jajaran Stop Aktifitas Penambangan PT.BBM Yang Memperkerjakan WNA Asing

Hukum

Warga Berhasil Menangkap Oknum Polisi Terlibat Narkoba di Simalungun

Headline

Diatas Langit ada langit , PKN Menang Kasasi di Mahkamah Agung

Hukum

Terkait Temuan BPK RI Atas Sewa Lahan PT.KAI Di Bukit Tinggi, Penyidik Reskrimsus Polda Sumbar Telah Periksa Dua Orang Saksi Dan Selanjutnya Akan Panggil Saksi saksi Lainnya