CILEUNGSI||BOGOR – Dimulainya program bantuan keuangan Samisade kepada pemerintah desa sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur desa bagi kenyamanan aksesibilitas warga masyarakat. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tentunya wajib sudah diterima seluruh desa desa yang ada di Kabupaten bogor khususnya, dan bisa langsung dieksekusi, dilaksanakan untuk program – program yang sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh pemerintah desa.
Tentu tujuannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, program atau pastinya harus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan khususnya dalam hal ini sesuai tinjauan dilapangan awak media pada pemerintah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terlihat saat ini tengah merealisasikan pembangunan infrastruktur yang signifikan dengan mengoptimalkan melalui Program APBD Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Bankeu) dari Samisade, wujud nyata dari penggunaan Program Bankeu (Bantuan Infrastruktur Keuangan Desa) T.A 2024, salah satunya di alokasikan untuk pembangunan Betonisasi Jalan Desa yang berlokasi di wilayah Kp Binong di RT 03/RW 05, Untuk ukuran Volume P 1.000 m x L 4 m x T 0,15 m dengan anggaran Rp.1 Miliar (Termasuk Pajak).Pada Selasa (17/12/24)
Diharapkan penggunaan anggaran dana dari Program Bankeu (Bantuan Infrastruktur Keuangan Desa) T.A 2024, dapat di optimalkan oleh desa Situsari. Pasalnya, membangun desa maju itu terkesan menguntungkan pihak desa itu sendiri, Seperti halnya indikasi dugaan Kolusi.
Pembangunan Betonisasi Jalan di kampung Binong di RT 03/RW 05 tersebut terkesan asal-asalan, dalam pantauan awak media di lokasi menduga bagian alas beton (Plastik alas) dianggap tidak sesuai hanya di bagian kiri dan kanan saja, sehingga coran beton jalan terlihat bergelombang (Tidak sama rata) diduga tidak dilakukannya pemadatan atau perataan terlebih dahulu sehingga ketebalan beton tidak sama rata. Kemudian tim media melakukan penelusuran lebih dalam guna memastikan pekerjaan betonisasi jalan dari anggaran APBD kabupaten Bogor ini bermutu dan berkualitas.
Terkadang pembangunan Infrastruktur jalan desa di pedesaan menjadi ajang untuk mencari keuntungan semata bahkan berbagai cara dilakukan untuk mengelabuhi seperti mengurangi spesifikasi, bermain di kubikasi bahkan kongkalikong antara pihak terkait dengan oknum demi mendapati keuntungan, jadi tanpa sebab bisnis yang menggiurkan dan sangat menjanjikan itu menjadi sasaran empuk para pebisnis di tiap pelosok desa yang diperkirakan minim dari pengawasan. Idealisnya masyarakat harus menjadi cambuk bagi pemerintah di pedesaan, menegur, mengawasi hingga melaporkan kepada Aparat penegak hukum (APH) dan pihak terkait lainnya.
Sedangkan seluruh pekerjaan pembangunan melalui anggaran APBD maupun APBN harus dilakukan dengan transparan, bermutu tinggi dan berkualitas jangan sampai publik beropini dan menilai pengerjaan proyek pembangunan jalan tersebut terkesan asal asalan apalagi dilokasi pekerjaan tanpa pengawasan atau pendampingan tim ahli (monitoring).
Diketahui bahwa pengerjaan jalan desa di Kampung Binong itu dengan ukuran Volume Panjang 1.000 meter, Lebar 4 meter dan Tinggi 0,15 meter, akan tetapi beberapa tinggi dan lebar jalan tersebut di beberapa titik tidak sesuai dengan Spek.
Padahal anggaran yang di gelontorkan oleh pemkab Bogor ini nilainya tidak sedikit, adapun anggaran yang disiapkan oleh pemkab Bogor itu dengan nominal miliaran rupiah. Selain itu, keterangan di papan kegiatan tidak dijelaskan besaran anggaran dalam pembangunan Jalan di kampung Binong itu hanya tertulis Rp.1 Miliar (Termasuk Pajak).
Pengerjaan betonisasi jalan tersebut di realisasikan Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Akan tetapi, pembangunan Betonisasi Jalan di Desa Situsari itu kini menuai sorotan dari lembaga Swadaya masyarakat Pemberantasan korupsi, judi, Narkoba dan sindikat mafia disingkat BERKORDINASI.
Marjuddin Nazwar selaku ketua umum LSM Berkordinasi menyebut pembangunan infrastruktur jalan desa di desa Situsari itu menurutnya tidak sesuai spesifikasi dan dinilai perangkat pemerintah desa Situsari hanya mencari keuntungan semata,
Di mana volume satuan pengerjaan, terlihat kurang mutu kualitas dan kuantitas”,ucapnya
Menurut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa uji tes mutu terhadap profil pekerjaan tersebut,
“Secepatnya kita akan bawa sample ini, kualitas dan kuantitas mutu perlu kita uji”,Jelasnya.
Lanjutnya, sehingga dapat juga diduga adanya markup pada anggaran bila dilihat dan dihitung dari kontruksi bangunan betonisasi yang bersumber dananya dari Bantuan Keuangan/Samisade itu, lebih jelas dikatakannya ada dugaan pada volume satunan pengerjaan jalan itu tidak sesuai sepesifikasi tehniks bila dilihat dari karakteristik dan ketebalan guna kelayakan mutu pekerjaan fisik dilapangan”,Tegas Marjudin Nazwar kepada media.
Tak hanya, Ketua Umum LSM Berkordinasi itu akan menindaklanjuti dugaan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh pemdes Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat ini,
“Mulai besok, kami akan roadshow untuk memastikan desa tersebut dan juga desa-desa lainnya yang sedang mengerjakan pekerjaan kotruksi betonisasi mengunakan dana Samisade (Bankeu) termulai dukungan administrasi, pertanggungjawaban kontruksi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan pengunaan anggarannya untuk tahun 2024. Ujarnya
Sementara, Kepala desa Situsari Dahlan tidak ada di kantornya dan dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak merespon (belum di jawab).
Sedangkan salah satu orang terdekat kepala desa Situsari Dahlan dianggap Dilematis dengan kehadiran awak media saat ini yang mana dalam mencari Berita guna memberikan informasi tentang kegiatan tiap desa lebih edukatif dan terpercaya sesuai fakta di lapangan, akan tetapi dalam kunjungnan (konfirmasi) Insan pers ke pemdes Situsari itu merasa tidak nyaman. Diketahui di tiap pembagunan dari sumber anggaran APBD Kabupaten Bogor itu perlunya transparansi mulai dari perencanaan, Musdes dan spesifikasi pengerjaan lebih transparan, tentu hal tersebut dari pembangunan Infrastruktur Jalan itu dianggap menjadi pemanfaatan bagi para oknum desa itu sendiri dan atau pihak lain yang menjadi pengesub proyek.
Sampai berita ini di terbitkan pihaknya (LSM Berkordinasi ) yang telah mencoba mengkonfirmasikan kepada kepala desa situsari belum juga dapat terkonfirmasi di nomor +62 812-1373-xxxx guna mengkonfirmasi dan klarifikasi ulang terkait dugaan markup dan KKN itu. (Red)
