Home / Headline

Minggu, 19 Juni 2022 - 09:01 WIB

Dijadwalkan Akan Dibuka Presiden Jokowi, APTISI Gelar Rembug Nasional dan RPPP ke-1 di Bali

Ketua Umum APTISI Prof Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi

Ketua Umum APTISI Prof Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi

Penulis: Sri Karyati

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) akan menyelenggarakan Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-1 selama 3 (tiga) hari (1-3 Juli 2022) di Bali Nusa Dua Convention Centre.

Hal ini disampaikan Ketua Umum APTISI, Prof Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi, Minggu pagi (19/6/2022) di Jakarta.

Menurutnya, persiapan panitia telah berjalan baik dan lebih 600 peserta yang telah diregistrasi.

“Target kami 2.500 peserta, insya Allah,” kata Prof Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi.

Dalam rembug nasional dan RPPP ke-1 ini, APTISI mengangkat tema Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045: “Digitalisasi Berbasis Blockchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi”

“Kami akan fokus membahas digitalisasi nantinya. Selama ini kan sistem di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masih konvensional, seharusnya sudah digital,” ujar Budi.

Sistem konvensional, lanjut Budi, cukup mengganggu peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia dan berbagai dampak lainnya.

“Ini kan tempatnya orang-orang pintar, masa masih konvensional. Nah, itulah yang akan kita bahas, rektor-rektor se-Indonesia kita undang,” jelas Budi.

Selain rektor, APTISI juga mengundang pimpinan PTS, yayasan, para dosen, organisasi profesi se-Indonesia, ABBPTSI, APPERTI, HPT, Asosiasi Dekan dan Prodi se- Indonesia, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, permasalahan yang akan diretas dalam RPP APTISI di Bali adalah:

  1. Pembubaran LAM PT, akibat pembayaran yang mahal; dijadikan ajang bisnis;
  2. Uji kompetensi pendidikan kesehatan, yang tidak sesuai UU Dikti;
  3. Sulit dan lamanya perijinan prodi dan pengabungan PTS;
  4. Masalah pajak PTS/yayasan; PBB yang masih dipungut oleh Pemda dan PPh yang dijadikan objek meningkatkan pendapatan negara;
  5. Permasalahan ijin belajar Dosen;
  6. Dikotomi PTN/PTS;
  7. Resvisi UU sisdiknas, yang tertutup;
  8. Digitalisasi Kampus, yang menantang, dll;

Disampaikannya, topik pembahasan ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Komisi X dan Kemendikbud di Gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, APTISI akan mengundang kembali pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan dimaksud.

“Sekaligus mencari solusi dari permasalahan di PTS, maka perlu Rembug Nasional,” kata Budi Djatmiko.

Direncanakan keynote dan narasumber, yaitu Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, Ketua Komisi X DPR Rl Saeful Huda, Dirjen Dikti Nizam, Ketua BAN PT Ari Purbayanto, Ketum APTISI Budi Djatmiko, dan narasumber dari para rektor sukses.

Budi berharap, kehadiran undangan pada acara Rembug Nasional dan RPPP APTISI Ke-1 ini, dapat menyelesaikan semua permasalahan PTS secara tuntas.

“Diharapkan undangan membawa usulan tertulis yang akan kami dikompilasi dan akan disampaikan kepada Presiden RI dan Kemendikbud,” tandasnya (*)

Share :

Baca Juga

Daerah

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy pimpin Apel Keselamatan Toba 2024

Daerah

Terkait Pungutan di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, LSM Berkoordinasi Surati Ombudsman.

Headline

Dinamika Pencalonan Airin di Banten,” GRC Approach

Headline

SBSI 1992 Gugat PT SCS Bayar Rp 61 Milyar Hak Pesangon Karyawan

Headline

Ketersediaan Listrik Ke Pelosok Desa Pengaruhi Pengentasan Daerah Tertinggal di Papua dan Papua Barat

Headline

Desa Wonorejo di Simalungun Bentuk Tim Anti Narkoba

Headline

Panen Raya Cabai di Lahan Polairud Congot Kulon Progo. Dari Lahan Kosong Disulap Jadi Lahan Produktif

Headline

Ketua SBSI 1992 Jakarta Pusat Ingatkan Kemenaker untuk Berhati-hati Kepada Oknum Ngaku Aktivis Buruh, Padahal Antek Pengusaha