Penulis: Rommeyr Arwam
Manokwari, PERISTIWAINDONESIA.com |
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menghibahkan 1 (satu) unit mobil kepada Dewan Adat Papua (Dewan Adat Papua) Wilayah III Domberai, Senin (11/7/2022).
Serah terima hibah mobil tersebut dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSi kepada Ketua DAP Wilayah III Domberai Keilopas Meidodga.
Di kesempatan itu, Pj Gubernur mengatakan pemberian mobil ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah daerah kepada lembaga adat.
“Penyerahan mobil ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan dari lembaga adat,” katanya.
Pj gubernur berharap dengan hibah ini dapat bermanfaat bagi lembaga adat.
Dia juga berpesan agar lembaga adat memainkan perannya di tengah masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mendorong kemajuan di segala sektor.
“Kiranya mobil ini bisa bermanfaat,” ucap Pj Gubernur.
Pj gubernur yakin DAP memiliki peranan penting bersama pemerintah membangun Papua Barat yang lebih baik. DAP juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membuka ruang bagi pembangunan di Papua Barat.
“Berikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kemajuan dengan cara membuka ruang komunikasi. Sebab pembangunan bertujuan untuk rakyat itu sendiri,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DAP Wilayah III Domberai, Keilopas Meidodga mengakui bantuan yang diberikan oleh Pemprov Papua Barat ini sangat berguna kepada lembaga adat, mengingat transportasi menjadi kendala selama ini.
“Puji Tuhan. Ini karunia Tuhan, melalui Pj Gubernur Papua Barat, Pak Paulus Waterpauw,” terangnya.
Dijelaskannya, DAP merupakan implementasi dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa selama ini DAP di Papua Barat kerap dikaitkan dengan Papua Merdeka.
“Bapak jangan dengar kalau ada isu bahwa kami di DAP kontra terhadap negara. Bapak boleh konfirmasi kepada kami secara langsung. Kami hanya menjalankan foksi sebagai dewan adat dan siap mendukung kebijakan pemerintah dari berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
DAP juga meminta kepada pemerintah agar menertibkan pertambangan yang ada di Papua Barat, karena hal ini tidak membawa dampak besar bagi masyarakat adat (*)
