Home / Investigasi

Senin, 1 November 2021 - 18:56 WIB

Baperjakat Bungkam, Mutasi Pejabat Eselon II Pemkab Taput Diduga Langgar PP 53 Tahun 2010

Mantan Asisten III Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Setya Dharma Nababan

Mantan Asisten III Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Setya Dharma Nababan

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESI.com |

Beberapa kali mutasi yang dialami Setya Dharma Nababan selaku pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Hal ini disampaikan mantan pensiunan Pejabat Eselon II Pemkab Taput K Panjaitan, Senin (01/11/2021) di Tarutung.

“Lantaran dugaan laporan pihak ketiga kepada Pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa lawan politiknya memesan papan bunga kepada istri seorang pejabat Eselon II, sehingga Asisten III Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Setya Dharma Nababan digeser sebanyak tiga kali dengan waktu yang singkat yakni dari Asisten III ke Staf ahli Bupati, kemudian ke Staf Dinas Perpustakaan dan ke Staf Kantor Camat Garoga. Sangat luar biasa bukan?” papar K Panjaitan.

Menurut K Panjaitan, sikap demikian menunjukkan ketidakpahaman seorang pejabat daerah atas sistem birokrasi pemerintahan dan pejabat seperti itu umumnya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Lanjut K Panjaitan, masyarakat tentu dapat mempertanyakan hal mutasi tersebut kepada Ketua Baperjakat, Kepala BKD dan Inspektorat.

“Kesalahan apa yang dilakukan oleh saudara Setya Dharma Nababan? Sudah berapa kali disampaikan surat teguran? Adakah sidang etik dilaksanakan atas kesalahan saudara Setya Dharma atau mereka tidak paham birokrasi pemerintahan?” terang K Panjaitan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik saat dikonfirmasi kru media ini belum memberikan jawaban.

Sebelumnya mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pernah menyampaikan bahwa proses pencopotan secara paksa tanpa argumentasi yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pencopotan pejabat merupakan bentuk hukuman berat yang harus didahului dengan evaluasi atau sidang etik. Hukuman berat itu dijatuhkan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik.

“Bisa juga diberhentikan karena kinerja yang sangat rendah. Itu ada ukurannya dan biasanya melalui perhitungan performance, ditunjukkan bahwa dia tidak mencapai target, jangan dicampur baur dengan politik, sebab ini mengenai birokrasi pemerintahan,” jelas Sumarsono.

Sekda Tapanuli Utara sebagai Ketua Baperjakat juga memilih bungkam saat di konfirmasi terkait proses pencopotan tersebut.

Demikian pula Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Tapanuli Utara Erikson Siagian turut memilih bungkam. Hal yang sama dilakukan Kepala Insfektorat Kabupaten Tapanuli Utara Manoras Taraja, tidak menjawab konfirmasi kru media ini (*)

Share :

Baca Juga

Daerah

Warga Resah, Juru Parkir Tagih Uang Tanpa Memberikan Karcis di Tanah Karo

Daerah

Kepala Desa Masundung Arogan, Merasa Dilindungi Ketua Organisasi Wartawan

Investigasi

Suasana Natal, Warga Pertanyakan Dugaan Ijazah Palsu Pemakaian Gelar “Drs” Oknum Bupati Taput

Investigasi

Kontraktor Bingung. Pokja di Taput Menangkan Tawaran Tertinggi Diduga Rugikan Keuangan Negara

Daerah

Kurang Dari 24 Jam, Polres Padang Lawas Ringkus Pelaku Perampokan.

Ekonomi

Mafia BBM Bersubsidi Merajalela, Kuras Bio Solar dari setiap SPBU Bekasi dan Jakarta

Investigasi

Saldo BNPT Kosong, Sejumlah KPM di Simalungun Kecewa

Headline

Bangunan Tanpa PBG di Kec. Cakung Diduga Berakhir 86, Irbanko Didesak Bergerak