Home / Nasional

Minggu, 23 Januari 2022 - 22:03 WIB

Bupati Taput Diduga Berbohong. Januari 2020 Teken Surat Kesiapan Lahan, Tapi Juni 2021 Minta Tandatangan Pemilik Lahan

Surat Pemberitahuan PN Tarutung kepada salah satu pemilik lahan Murni Siahaan tentang Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsinyasi)

Surat Pemberitahuan PN Tarutung kepada salah satu pemilik lahan Murni Siahaan tentang Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsinyasi)

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESIA.com

Di dalam Surat Bupati Taput Nomor: 600/332/14.1/1/2020 tertanggal 30 Januari 2020, Nikson Nababan telah membuat pernyataan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) menyelesaikan urusan pengadaan lahan pembangunan jalan Lingkar Siborongborong.

Hal itu terungkap berdasarkan pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hermanto Simanjuntak belum lama ini kepada sejumlah Media di lokasi pembangunan jalan Lingkar Siborongborong.

“Ini surat Bupati,” kata Hermanto Simanjuntak nada emosi sambil mencampakkan surat Bupati tersebut.

“Bupati dan Sekda menyuruh saya untuk mengadukan Anthon dan Dinamala ke Polres besok, eh sekarang…,” ujar Hermanto Simanjuntak sambil mempertanyakan alat berat siapa yang masih berada di lokasi jalan lingkar Siborongborong tersebut.

Menanggapi hal ini, salah seorang warga Benget S menduga telah terjadi kebohongan apabila merujuk pada Surat Bupati tersebut.

“Melihat surat Pernyataan Bupati Taput terkait kesiapan lahan pada tanggal 30 Januari 2020, sudah terjadi pembohongan kepada masyarakat juga kepada Kementerian PUPR. Pasalnya, penyampaian kepada masyarakat pemilik lahan adalah atas lobi-lobi Kepala Desa dan aparatnya pada pertengahan tahun 2021 (sekitar Juni 2021). Itupun disampaikan melalui dua pilihan, yakni mendukung pembangunan atau menolak pembangunan,” terang Benget S.

Menurutnya, tindakan oknum aparat desa ini dapat dikategorikan upaya menakut-nakuti atau dugaan intimidasi kepada masyarakat pemilik lahan.

“Buktinya, salah satu pemilik lahan DR Capt Anthon Sihombing sangat keberatan karena tidak pernah diberitahukan pihak Pemkab Taput. Makanya beliau menempuh jalur hukum dan menggugat para pihak,” jelasnya.

Dikatakan Benget, anggota DPR RI Tiga Periode itu merasa lahannya dirampas secara melawan hukum sehingga marah dan menembok lahan miliknya.

“Ini kan aneh, kenapa terjadi pengrusakan terhadap lahan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 10 dan di atas lahan tersebut tidak terjadi permasalahan/sengketa,” timpalnya.

Apalagi, tambah Benget, penetapan PN Tarutung menitipkan dana ganti rugi sebesar Rp.1.108.780.525.00 adalah untuk lahan SHM No 324, yang saat ini sedang bersengketa/perkara, bukan pada SHM No 10 yang tidak ada sengketa/perkara.

Sementara itu, pemilik lahan DR Capt Anthon Sihombing saat dikonfirmasi media ini terkait adanya arahan Bupati kepada PPK untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian mengaku heran mendengar informasi tersebut.

“Apa tidak keliru Nikson itu, apa tidak paham dia atas penetapan PN Tarutung? Justru saya yang akan melaporkan nanti ke pihak Poldasu terkait perampasan lahan saya SHM No 417 dan 510 yang dikerjakan tanpa ada pemberitahuan maupun undangan kepada saya,” ujarnya, Sabtu (22/01/2022).

Disampaikan mantan Promotor Tinju Nasional ini, seharusnya pihak Pemkab Taput paham dan taat terhadap ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 dan UU Nomor 2 Tahun 2012 terutama pada pasal 5.

“Kita sangat-sangat mendukung pembangunan, dan kita paham serta taat pada aturan, kan Pak Presiden RI Joko Widodo selalu menginginkan masyarakatnya mendapat kesejahteraan dan keadilan,” ujar DR Capt Anthon Sihombing

Salah seorang masyarakat pemilik lahan Karlos Sianipar (Op Sirata) kepada kru media ini mengaku sangat menginginkan biaya ganti rugi atas lahan miliknya yang terdampak pembanunan Jalan Lingkar Siborongborong.

“Saya sangat mendukung pembangunan, tapi juga menginginkan uang dan keadilan. Jangan ada keberpihakan,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs Indra Simaremare MSi belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya terkait surat Bupati No. 600/332/14.1/1/2020, yang pada intinya menyatakan Pemkab Taput telah mempersiapkan lahan.

Juga Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan MSi belum memberikan jawaban melalui WhatsAppnya terkait surat Bupati No 600/332/14.1/1/2020 tersebut (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kunker ke Sulut, Kapolri Ingin Pastikan Keamanan Gereja Saat Ibadah di Malam Jumat Agung

Infrastruktur

Sembilan Lokasi Kegiatan Proyek Perpanjangan Masa Kontrak di SDA Jakarta Timur

Nasional

Kapolri Bersama Menko Polhukam Tinjau Kesiapan Arus Mudik di Pelabuhan Merak Gunakan Helikopter

Nasional

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Dukung Usulan Bupati Mateng

Nasional

Perpres No 82 Tahun 2020 Solusi Antisipasi Masalah Multidimensional Akibat Covid-19

Nasional

Lauching SP2HP Online, Kapolri: Semoga Tidak Ada Lagi Sumbatan Komunikasi

Headline

Kahfi Aulia Eks Timses Bobby-Aulia Jabat Komisaris di PT. KIM Medan

Nasional

PETI Kembali Marak di Sintang, Tampak Jelas di Sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Melawi