Bangli – Hibah Pemkab Badung dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2024 mengundang pertanyaan besar. Betapa tidak, sebab Pemkab Bangli sampai saat ini diduga belum mampu menyampaikan lapora Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana BKK kepada Pemkab Badung.
Anehnya ada versi yang berbeda antara penjelasan Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Pemkab Badung dengan Kepala BKPAD Pemkab Bangli.
Kepala BKPAD Pemkab Badung Ida Ayu istri Yanti Agustini kepada awak mediaindonesianews di kantornya di wilayah Puspem Badung, Senin, (13/1/2024) siang menjelaskan bahwa Pemkab Bangli sampai saat ini belum menyetorkan SPJ atas penggunaan dana hibah BKK Pemkab Badung. Padahal deadline laporannya per- tanggal 10 Januari 2025.
“Sampai saat ini belum ada SPJ dari Pemkab Bangli, padahal tanggal 10 Januari ini harusnya sudah setor,” ujar yang akrab disapa Dayu Yanti.
Lebih lanjut Ia memaparkan bahwa dalam realisasinya Pemkab Bangli diberikan hibah BKK sebesar Rp. 29.645.042.800.000,- dari total 50 Milyar yang diusulkan pada APBD Perubahan tahun 2024.
Usulan Pemkab Bangli sebesar 50 Milyar menurut Dayu Yanti akan digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Namun hanya usulan untuk kegiatan non fisik saja yakni kegiatan upakara yang diberikan Pemkab Badung senilai 29,6 miliar lebih tersebut. Sisanya, dana hibah sebesar Rp. 21.285.042.800.000,- untuk kegiatan fisik tidak diberikan seperti ngodakin Ratu Gede, pembangunan Bale Agung dan lainnya sekitar 161 item usulan, karena dikhawatirkan tidak dapat direalisasikan, mengingat limitnya waktu yang mana dana tersebut digelontorkan pada Bulan Desember 2024.
“Gak berani kami kasi hibah untuk kegiatan fisik karena sudah akhir tahun, khawatir gak bisa direalisasikan,” jelasnya.
Akan tetapi, kata Dayu Yanti, setelah hibah non fisik tersebut dicairkan, sampai saat ini belum juga ada SPJ nya.
“Buktinya sampai kini belum disetorkan meski per 10/1/2025 sudah jatuh tempo. Karena Pemkab Bangli tak kunjung setor SPJ, saya akan segera ke Bangli untuk monitoring dan evaluasi (Monev.red) dari dekat apa sesungguhnya yang terjadi dengan hibah BKK tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui bahwa Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) kabupaten Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra kepada wartawan di kantornya belum lama ini mengatakan bahwa hibah BKK Pemkab Badung untuk Pemkab Bangli tahun 2024 sudah , di mana dianggap tidak ada persolan dengan SPJ.
Dengan sangat lugas dan percaya diri Ia mengatakan tak ada masalah dengan laporan realisasi hibah BKK tersebut ke Pemkab Badung.
“Sudah kelar (selesai.red) gak ada masalah,” ujarnya ketika didesak awak media.
Dirinya mengatakan bahwa dana hibah Pemkab Badung pada APBD Induk tahun 2024 kepada Pemkab Bangli sebesar 70 miliar, namun menurutnya dikembalikan 2,4 miliar kepada Pemkab Badung, lantaran adanya usulan masyarakat yang ganda, maksudnya masyarakat mengusulkan hibah ke Pemkab Badung dan juga mengusulkannya ke Pemkab Bangli.
Sedangkan pada APBD Perubahan 2024 sebesar 29,6 miliar lebih, diakuinya sudah dan tak ada masalah sekalipun soal SPJ nya.
(Jro budi)
