Penulis: Budi utomo
LOTARA, PERISTIWAINDONESIA.com |
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab Lotara) menerima piagam apresiasi dari BKKBN atas komitmennya dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Piagam apreasiasi sendiri diterima oleh Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng dari Kepala Plt Kepala BKKBN NTB Drs Syamsul Anam pada saat konsolidasi dan diseminasi hasil evaluasi pengawasan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi NTB di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (13/12/2022).
Hadir juga Wakil Gubernur NTB Dr Sitti Rohmi Djalilah MPd, para Wakil kepala daerah se-Provinsi NTB, unsur Perwakilan Forkopimda Provinsi NTB, para Kepala PD se-NTB, serta undangan lainnya.
Plt Kepala BKKBN Drs Syamsul menuturkan upaya untuk menurunkan angka stunting di Provinsi NTB telah membuahkan hasil, berdasarkan tren yang tercatat di aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) bulan Agustus 2022 menunjukkan angka stunting di NTB sudah mencapai angka 16,99 persen.
“Untuk Kabupaten Lombok Utara sendiri sudah mengalami Penurunan Stunting sebesar 18 persen dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.
Tren penurunan angka stunting tidak lepas dari aksi serta kolaborasi semua stakeholder di NTB. Masing-masing pihak memiliki andil yang besar terhadap penurunan angka stunting.
“Setelah semua melakukan kerjasama ternyata stunting di NTB berdasarkan laporan e-PPGBM trennya menurun, data hasil penimbangan kita yang dicatatkan dalam e-PPGBM di posisi bulan Agustus, kita sudah berada di posisi 16 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Syamsul membeberkan upaya pihaknya mengatasi masalah stunting melalui delapan kegiatan prioritas, tiga klaster, serta 47 kegiatan operasional dengan 90 indikator.
“Bappeda dengan fungsi koordinatif melakukan pengawalan terhadap program penurunan stunting di masing-masing daerah serta melakukan inventarisir input proses serta outputnya,” tuturnya.
Dasar data penurunan stunting salah satunya adalah hasil penimbangan di posyandu-posyandu di NTB.
Terlebih Provinsi NTB termasuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang sudah melaksanakan kegiatan penimbangan dan intervensi pada balita dengan cakupan lebih dari 95 persen.
Menurutnya, jika melihat data dari waktu ke waktu di aplikasi e-PPGBM, tren angka stunting terlihat jelas penurunannya.
“Misalnya di tahun 2019 angka stunting berada di 25,5 persen, di 2020 sebesar 23,03 persen, di 2021 sebesar 19,23 persen, 18,94 persen di Februari 2022 dan turun menjadi 16,99 persen di Agustus 2022,” terangnya.
Dari segi anggaran, lanjutnya, penanganan stunting dilakukan dengan anggaran yang beragam di masing-masing instansi, namun anggaran yang tertinggi sesungguhnya ada di masing-masing pemerintah desa, sebab berdasarkan prioritas penggunaan dana desa bahwa 25 persen dana desa digunakan untuk penanganan stunting.
Sementara itu Wagub NTB Sitti Rohmi selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting mengapresiasi para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir pada rekonsiliasi tersebut.
“Dengan kerjasama yang baik Pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah percepatan penurunan stunting berjalan dengan baik,” katanya.
Dikatakannya, berkat sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah percepatan penurunan stunting berjalan dengan baik dari waktu ke waktu.
“Saya juga berharap melalui hasil yang baik ini, pemerintah harus tetap memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” harapnya (*)