Home / Headline

Kamis, 12 Januari 2023 - 00:16 WIB

LSM Trinusa dan ARB minta Mendagri Copot Plt Walikota Bekasi

Kota Bekasi – PERISTIWAINDONESIA. com

Masyarakat Kota Bekasi yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa dan Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) melakukan aksi lanjutan menuntut Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dicopot.

Aksi demo yang dilakukan di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) langsung diterima oleh perwakilan Otonomi Daerah (Otda), Rabu (11/01/23)

Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Mandor Baya mengatakan, Pada prinsipnya Plt. Wali Kota tidak dapat mengambil tindakan yang sifatnya definitif apalagi mengambil kebijakan yang bersifat strategis tanpa persejuan Menteri Dalam Negeri.

“Kami tetap pada pendirian kami. Dengan tuntutan aksi kami dan akan berlanjut hingga tuntutan kami terealisasi,” tegasnya seusai bertemu dengan perwakilan Mendagri.

Lanjut Mandor Baya, pihaknya mendesak Mendagri bersikap tegas dengan apa yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang menurut massa Aksi cacat konstitusi.

“Kami mendorong hak interplasi atas kebijakan strategis Plt Wali Kota Bekasi yang diduga syarat akan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang jabatan serta melawan hukum yang berefek kepada daerah,” tegasnya.

Selain itu, kami meminta membuat TIM Khusus guna mengusut tuntas dugaan tindakan kejahatan penyalahgunaan wewenang jabatan dan melawan hukum yang mengangkangi Kemendagri dan DPRD Kota Bekasi.

“Plt Wali Kota harus memahami tupoksinya. Jangan serasa menjadi Wali Kota definitif. Dia harus paham mekanisme bukan malah mengangkangi aturan yang kami nilai itu cacat konstitusi,” tegasnya.

(REL)

Share :

Baca Juga

Headline

Sejumlah Kades Di Kecamatan Pangaribuan Bakal Di Panggil Tipikor Poldasu

Headline

*LPADKT-KU Berkomitmen Turut Kawal Pembangunan IKN*

Headline

Kepala Sekolah Akui Pungutan Rp50 Ribu untuk UKS, Tapi Tak Paham Permendikbud Larang Pungli ! ‎

Headline

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Ingatkan UU Tidak Wajibkan Ormas Terdaftar Atau Berbadan Hukum

Headline

Dinilai Gagal Membangun Papua Pegunungan Warga Papua Meminta PJ Gubernur Nikolaus Kondomo Segera Mundur

Headline

Buruh Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Tak Penuhi Rasa Keadilan

Headline

Ketum SBSI 1992: Pengurus Serikat Buruh Dapat Jadi Kuasa Hukum di PHI

Headline

Protes Biaya Akreditasi Capai Rp80 Juta, PTS Se Indonesia Bakal Tuntut Pembubaran LAM PT