Home / Energi / Infrastruktur / Nasional

Kamis, 5 November 2020 - 20:49 WIB

Pohon Gaharu Dirusak Operator Sensor PLN, Kuasa Hukum Parno Somasi PLN UP3 Mamuju

Penulis: Kiyosi Bombang

Mamuju, PERISTIWAINDONESIA.com |

Kuasa Hukum Parno salah satu warga masyarakat dusun Talawar desa Belang-belang kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) selaku korban yang dirugikan PT PLN (Persero) UP3 Mamuju mengaku telah melayangkan somasi karena pohon Gaharu milik kliennya ditebang Operator Sensor suruhan karyawan PT PLN (Persero) UP3 Mamuju.

Hal ini disampaikan Egar Mahesa selaku Kuasa Hukum Parno, Kamis (5/11/2020) saat dimintai tanggapannya.

Menurut Egar Mahesa, pihaknya telah melayangkan surat Somasi ke Winarto yang merupakan penanggung jawab dan Pembuat Pernyataan mewakili pihak PLN ketika dilaksanakan musyawarah ganti rugi atas tanah Parno yang dilalui/masuk areal bentangan Kabel PT PLN (Persero) UP3 Mamuju.

Di dalam surat Pernyataan tersebut, pihak PT PLN (Persero) UP3 Mamuju diwakili Winarto bersedia menyanggupi apabila suatu saat kelak pohon Gaharu rusak di tebang atau tertimpa pohon kayu oleh pihak PLN, maka sebagai ganti ruginya pihak PLN siap mengganti kerugian sebesar Rp100.000.000 per pohon.

Lanjut, Egar Mahesa, somasi dilayangkannya ke Winarto untuk menyatakan Kliennya menuntut ganti rugi sesuai hasil kesepakatan sebelumnya dan upaya hukum yang akan ditempuh dapat berupa perdata maupun pidana.

“Jika perlu ditempuh pelaporan pidana atau gugatan perdata karena merugikan klien kami, maka upaya itu akan kita lakukan setelah melihat fakta di lapangan,” imbuhnya.

Dikatakannya, berdasarkan informasi, salah satu pohon Gaharu milik Kliennya mati karena ditebang oleh Operator Sensor yang merupakan anggota dari Winarto.

“Yah… Tak ada alasan tak bertanggungjawab, ini faktanya ada kok,” timpalnya.

Lanjut Egar, ada enam pohon kayu Gaharu yang di tebang pihak PLN dan ada yang mati akibat tertimpa tebangan kayu lain.

“Maka sesuai isi surat perjanjian kedua belah pihak, selaku kuasa hukum Parno, saya menuntut hak Parno atas dasar surat perjanjian yang telah dibuat Winarto dan telah disepakati oleh kedua belah pihak,” tutup Egar Mahesa (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Dinas Sosial Pemerintah DKI Jakarta Mangkir Pada Sidang Eksekusi Putusan KIP DKI di PTUN Jakarta.

Nasional

Mentan Amran; Stop Impor Untuk Menjaga Harga Jagung Petani Jatuh

Nasional

Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat, Prof. H. M. Amien Rais, MA. Bersama Ribuan Kadernya Lakukan Tasyukuran di Asrama Haji Pondokgede

Nasional

Single Fighter Indonesia Kunjungi Kodim 1509/Labuha. Dandim Berikan Penghargaan

Nasional

Massa Aksi Damai Yang Tergabung dalam Timur Indonesia Bersatu Dan Massa Siswa-Siswi / Mahasiswa/i Jabodetabek Satu Suara Tolak Hak Angket.

Nasional

Gereja di Tiga Kecamatan di Kabupaten PPU Di Datangi TNI, Ini Jawabnya…

Nasional

DPP Partai Golkar Siapkan Lembaga Survey ; Bertekad Raih 60 % Pada Pilkada November Mendatang.

Nasional

PBB Setujui WHO Hapus Ganja Dari Obat Berbahaya