Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com
Pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang mengklaim tak pernah mengusulkan untuk impor beras, namun tiba-tiba muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menurut relawan Jokowi sebagai pernyataan yang akan menimbulkan kegaduhan.
“Budi Waseso jangan membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Seharusnya dia (Budi Waseso) berhati-hati dalam melempar pernyataan ke publik,” protes Sekretaris Jenderal relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 1 Kali Lagi Abednego Panjaitan, Rabu (17/3/2021) di Jakarta.
Menurutnya, kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto cukup baik dan terukur. Apalagi dalam menghadapi Ramadhan ke depan, tentu pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal.
“Kegaduhan serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Cerita kisruh beras ini juga dilontarkan oleh Budi Waseso. Nah, isu ini kembali dimunculkannya ke publik, sehingga kesannya mencari-cari kesalahan pemerintah. Ini kan kurang baik,” sesal aktivis Buruh ini.
Abednego meminta Budi Waseso terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak kementerian Perdagangan, karena pernyataan yang disampaikannya tersebut telah memojokkan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
“Kalau saya ditanya, sebaiknya pak Jokowi tegas dan segera mencopot Budi Waseso. Kita harus belajar dari kasus yang menjadi Tranding Topic belakangan ini. Akibat pernyataan yang kurang dikontrol akhirnya menimbulkan kegaduhan besar,” tandasnya.
Alasan Impor
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, membeberkan alasan kenapa pihaknya meminta Bulog mempersiapkan impor beras.
Menurut Musdhalifah, impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. Menurut dia, ketersediaan pangan yang terjamin membantu kinerja perekonomian nasional.
Hal itulah yang menjadi dasar kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras.
”Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau,” jelas Musdhalifah
Oleh karena itu, Bulog mesti (memiliki persediaan) cukup agar dapat menyalurkan ke daerah- daerah. Bahkan Musdhalifah menggarisbawahi, angka 1 juta ton merupakan alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya. Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.
Stok global
Selain itu, Musdhalifah menyoroti tren harga beras dunia yang meningkat, fluktuasi ketersediaan beras dunia, serta kecenderungan negara mengamankan stok pangannya selama pandemi. Artinya, alokasi impor penting ditetapkan saat ini guna mengantisipasi tren dan kecenderungan tersebut.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, indeks harga beras dunia pada Februari 2021 berada di posisi 116. Posisi indeks ini lebih tinggi 1,5 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya dan melonjak hingga 11,4 persen dibandingkan pada Februari 2020.
Publikasi Economic Research Service Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) berjudul Rice Outlook yang ditulis Nathan Childs pada Februari 2021 memperkirakan, stok beras pada akhir 2020/ 2021 sekitar 178,1 juta ton atau sekitar 200.000 ton lebih rendah dibandingkan pada periode tahun sebelumnya.
Penurunan stok akhir disebabkan oleh konsumsi beras dunia yang 200.000 ton lebih tinggi dibandingkan produksinya diperkirakan menjadi yang pertama dalam 14 tahun terakhir.
Sebelumnya, Budi Waseso menyebut sebelumnya impor beras tak pernah dibahas dalam rapat kordinasi bersama Kementerian Perekonomian.
Pembahasan dalam rapat, kata dia, hanya terkait stok pangan dalam negeri dan kemungkinan gangguan cuaca yang dapat menyebabkan kelangkaan.
“Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor.
Hanya, kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” ungkapnya, dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021).
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Buwas ini menyampaikan masalah penggunaan sisa beras impor 2018 sampai hari ini belum dapat terselesaikan.
Ia mengatakan beras impor itu tidak bisa dikonsumsi di dalam negeri karena kualitasnya yang buruk.
“Kenapa bermasalah karena memang beras itu awalnya datangnya jenisnya pera, jadi tidak bisa kami langsung salurkan karena jenis itu tidak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sehingga saat pembagian bansos beras sejahtera (rastra) kita mixed dengan produksi dalam negeri 1:1 baru itu bisa digunakan,” tuturnya (*)
