Home / Headline

Kamis, 4 November 2021 - 11:03 WIB

Soal Pemotongan Pajak, Kegiatan PEN Taput Diduga Langgar Perjanjian Antara PT SMI Dengan Pemerintah Daerah

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESIA.com |

Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir Djonggi Napitupulu menyebutkan, telah terjadi dugaan korupsi atas dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) dari PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI) pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pinjaman Rp326 Miliar TA 2020 dan Rp73 Miliar TA 2021.

“Sesuai pengakuan rekanan yang mengerjakan kegiatan penggunaan dana PEN, bahwa mereka telah menyetor pajak PPh dan PPN ke pemerintah daerah. Selain itu, rekanan juga mengaku telah menyetorkan fee,” terang Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir Djonggi Napitupulu, Rabu (3/11/2021) di Tarutung.

Sementara dalam perjanjian tertulis antara pihak pertama (PT SMI) dengan pihak kedua (Pemkab Tapanuli Utara), kata Djonggi, bahwa pihak kedua melakukan semua pembayaran berdasarkan perjanjian bebas dari segala biaya yang timbul sekarang atau dimasa yang akan datang.

“Di dalam perjanjian tertulis kegiatan tersebut bebas dari segala biaya. Artinya, tanpa adanya pemotongan pajak, pungutan atau perubahan serupa lainnya yang akan dikenakan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku, kecuali jika pemotongan pajak diwajibkan secara hukum,” jelasnya.

Untuk itu, kata Djonggi, atas dasar pelanggaran perjanjian tersebut, maka pihaknya akan secara resmi membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, dimana kerugian Negara diperkirakan cukup besar.

“Pelaksanaan kegiatan PEN di Taput diduga tidak menyentuh pada pemulihan ekonomi, namun terkesan hanya untuk pemulihan ekonomi sekelompok orang saja,” tegas Ir I Djonggi Napitupulu.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Dipenloka) Kabupaten Tapanuli Utara Ir James Simanjuntak tidak berhasil dikonfirmasi kru media ini.

Apalagi tujuan konfirmasi awak media sangat dibutuhkan masyarakat terkait penerimaan pajak dari kegiatan yang bersumber dari PEN tersebut.

Begitu juga dengan Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan belum memberikan jawaban saat di konfirmasi melalui WhatsApp Jalur Pribadi (Japri), apakah di benarkan pemungutan pajak terkait perjanjian antara PT SMI dengan Pemkab Tapanuli Utara (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Filosofi Ala Kapolri: Kalau Bisa Melumpuhkan, Kenapa Harus Mematikan

Headline

Terkait 828 Proyek Tak Miliki Jejak Digital ULP dan LPSE di Taput. Lamour Situmorang: “Dibawah Rp200 juta Langsung OPD”

Headline

Haris Nasution : Aulia – Benny Layak Disandingkan

Headline

LSM Berkordinasi Desak KPK Tindaklanjuti Dugaan Kasus Korupsi Gubernur Papua

Headline

Bangun Sinergitas Pers Ketua Presidium FPII Kunjungi Lapas Kelas II A Salemba

Headline

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Ingatkan UU Tidak Wajibkan Ormas Terdaftar Atau Berbadan Hukum

Headline

Ribuan Liter BBM Solar Tanpa Dokumen di Tahan di Pos Satpam PT. SHP Serawi

Headline

Tak Bisa Mendaftar NIB, Ratusan e-KTP Warga Padangsidimpuan Terblokir