Home / Nusantara

Senin, 10 Juni 2024 - 15:34 WIB

Sumber Pangan yang Surplus untuk Program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis adalah Daging Ayam, Telur dan Ikan*

Jakarta, -PERISTIWAINDONESIA.COM

Dengan satu program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu makan bergizi dan minum susu gratis bisa menjadi solusi dari beberapa tantangan pemerintah saat ini, adapun kesulitan yang dialami masyarakat adalah stunting, kemiskinan, kesulitan berusaha bagi petani, peternak dan nelayan, pengangguran dan usaha kecil mikro menengah belum sesuai dengan yang diharapkan.

Program makan bergizi dan minum susu gratis juga bisa sebagai solusi untuk mengatasi tantangan jangka menengah dan panjang, membangun dunia pertanian, peternakan dan perikanan untuk meraih swasembada pangan, juga melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat secara tubuh, otot, tulang menuju Indonesia emas tahun 2045 dan siap berkompetisi secara global.

Sumber pangan yang wajib dibutuhkan disamping beberapa sumber pangan lainya untuk melaksanakan program makan bergizi dan minum susu gratis adalah beras, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, jenis sayuran, bumbu masak, garam, jenih buah-buahan dan susu.

Perkiraan kebutuhan pokok sumber pangan untuk program makan bergizi dan minum susu gratis per tahun adalah beras sekitar 6,7 juta ton, daging ayam sekitar 1,2 juta ton, ikan sekitar 1 juta ton, daging sapi sekitar 500 ribu ton, susu segar sekitar 4 juta ton.

Dari beberapa sumber pangan tersebut yang produksinya defisit sehingga masih ketergantungan impor untuk memberikan makan bergisi dan minum susu gratis bagi sekitar 82 juta anak pra sekolah, anak SD, SMP, SMA, SMK, pesantren dan ibu hamil adalah beras, daging sapi, garam, cabai, bawang merah, bawang putih, kedelei, garam, sayur mayur, buah-buahan dan susu segar.

Sumber pangan yang produksinya surplus tersedia di dalam negeri untuk melaksanakan program makan bergizi dan minum susu gratis adalah daging ayam, telur ayam dan ikan.

Data tahun 2022 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tercatat untuk volume produksi ikan sebesar 24,7 juta ton per tahun, sementara tingkat konsumsi ikan nasional hanya sekitar 13 juta ton per tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 produksi telur ayam ras petelur di Indonesia mencapai 5,57 juta ton. Berdasarkan perkiraan kebutuhan telur nasional 2023, produksi telur ayam ras diperkirakan mencapai 6,12 juta ton, sementara kebutuhan konsumsinya sebesar 5,88 juta ton. Dari angkat tersebut produksi telur nasional tahun 2023 surplus sekitar 240 ribu ton.

Data tahun 2023 produksi daging ayam yang tercatat di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sekitar 3,9 juta ton. Data tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi daging ayam di Indonesia mencapai 3,42 juta ton.

Data tahun 2023 Badan Panngan Nasional (BPS) mencatat total kebutuhan daging ayam untuk konsumsi rumah tangga adalah sebesar 2,08 juta ton per tahun, berarti tahun 2023 produksi ayam surplus sekitar 1,8 juta ton.

Dari sumber data produksi yang ada, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian mencatat bahwa produksi ikan, daging ayam dan telur adalah surplus, sebuah potensi yang harus diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Penulis :
Tonny Saritua Purba
Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI

Share :

Baca Juga

Nusantara

Dinilai Tebang Pilih, PKL Metland Cileungsi Pertanyakan Penerapan Aturan

Nusantara

Soal Makan Bergizi Gratis, Ketua Soksi Pertanyakan Kemampuan Produksi Beras Dalam Negeri

Nusantara

Dandim 1509/Labuha Pantau Vaksinasi Tahap 2 untuk Personil Kodim di Puskesmas Gandasuli

Nusantara

MTQ ke-55 Dibuka, Afandin Berharap Lahirkan Generasi Religius Langkat

Nusantara

DPRD Sumut Kunker ke Langkat Bahas Perda Disabilitas

Nusantara

Berdalih Untuk Warga Oknum RT DiCicadas Diduga Palak PT Penyalur Tenaga Kerja 15 Juta

Hukum

IPTU Mulia Riadi SH Polsek Barus, ajak warga dan jamaaah Masjid jaga kamtibmas jelang pemilu

Nusantara

KEMENTERIAN LHK, DIDUGA MELANGGAR UU TAHUN 1999, NOMOR 41, TENTANG KEHUTANAN