Home / Nusantara

Selasa, 11 Juni 2024 - 17:54 WIB

TANGGAPAN KLARIFIKASI IGNASIUS MURTIKA.

Ketapang, Kalbar -PERISTIWAINDONESIA.COM

Tanggapan atas ” Ignasius murtika klarifikasi terkait tuduhan keterlibatan Dalam sengketa tanah, melalalui ruai tv, tanggal 10 juni 2024.

Dalam pemberitaan saya, saya menjelaskan bahwa tidak 100% masyarakat setuju aksi demo di polsek, sebab pt. Mks juga telah merampas hak yuridis kami, dimana murtika bekerja sebagai asisten.

Persoalan, ignasius murtika, sama persis dengan peristiwa tanah kami, dimana tanah ignasius murtika tidak di serahkan/dijual kepada PT. Cus nama dinyatakan dalam HGU PT. Cus.

Dalam berita tersebut ada beberapa pion permasalahan:
Pertama; tanah kami yang tidak diserahkan kepada PT mks namun saat ini berada di dalam HGU PT. Mks.

Kedua, bahwa ada tanah kami di dalam HGU PT. Mks di blok J dan blok K, namun juga di duga di garap oleh PT. Mks.

Proses penyelesaian sudah dilakukan baik secara pribadi langsung kepada perusahaan PT. Mks, tidak ada penyelesaian, bahkan sekedar pertemuan saja sangat sulit, bahkan undangan SATGAS kecamatan Simpang dua, pihak PT. Mks tidak datang menghadirkan .

Kami menyebutkan posisi ignasius murtika adalah asisten ga di PT. Mks, dan kami juga menyempaikan bahwa sangat sulit, berurusan dengan perusahaan dan apa yang ignasius murtika alami sudah kami alami.

Persoalan dengan tanah kami yang sedang berpekara di pengadilan negeri ketapang, tidak ada kaitan dengan ignasius murtika atau edy yanto, sebab dalam gugatan kami, kami tidak menyebutkan nama, baik Edy yanto maupun ignasius murtika, yang tergugat adalah PT. Mks.

Jika ignasius murtika merasa ada melibatkan nama ignasius murtika, jelas dalam gugatan perdata kami, bukan ignasius murtika yang kami gugat, melainkan PT. Mks. Oleh kareta itu ignasius bukan bagian dari perkara Perdata pengadilan negeri ketapang.

Terkait nama murtikan, dalam pemberitaan online adalah PT. Mks telah merampas hak yuridis, dimana ignasius murtika adalah karyawan PT. Mks, bukan bagian yang berpekara di pengadilan negeri ketapang.

Sebab, perampasan hak yuridis adalah perampasan tanah dari segi hukum, karena tanah kami sdh di lekat kan HGU, maka tanah kami tidak bisa dibuat alas hak berupa sertifikat hak milik. (RED)

Share :

Baca Juga

Nusantara

Tari Bapalas Kampung Tabalong dari Kalimantan Selatan

Nusantara

Plt Sekda Minta Kepala SKPK Prioritaskan Program Pemerintah

Nusantara

Pemko Medan Raih Penghargaan Training Rate Award 2022

Nusantara

Amanah Ketua Besar LMA Dr Lenis Kogoya MHum, LMA Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat Adat

Nusantara

Ketua PGRI Jayawijaya Sebut Penempatan Kantor Gubernur di Dinas Pendidikan Tanpa Koordinasi Dengan Dinas Terkait

Nusantara

Diduga ada Kerugian Negara pada Proyek Pembangunan Pile Slab Ruas Nanga Semangut – Putussibau (MYC) di kabupaten Kapuas Hulu Oleh PT. Asria Jaya KSO dan PT. Lintas Kapuas Persada

Nusantara

Bagi Warga Yang Miliki Kemampuan & Usaha, Silahkan Berinovasi, Pemko Medan Siap Mendukung

Nusantara

Golkar Dukung Pembentukan Mahkamah Etik Nasional untuk Politisi dan Partai Politik