Home / Nusantara

Kamis, 6 Oktober 2022 - 19:59 WIB

Tokoh Adat Papua Minta Lenis Kogoya Sebagai Caretaker Gubernur Pegunungan Tengah

Penulis : Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |

Tokoh Adat Tanah Papua meminta Lenis Kogoya diangkat sebagai Caretaker Gubernur Pegunungan Tengah Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan adat Yon Kogoya, Kamis (06/10/2022) di Papua.

Dikatakannya, masyarakat Adat Papua telah menemui Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI Purn Dr H Moeldoko SIP di Jakarta.

Pertemuan tersebut, kata Yon Kogoya guna menyampaikan aspirasi Tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat asli Papua pada Selasa (20/09/2022) ke pihak Istana

Pihaknya saat itu,  kata Yon Kogoya, menyuarakan aspirasi masyarakat yang meminta 2 (dua) orang diangkat sebagai Caretaker Gubernur Papua Pegunungan Tengah yaitu Dr Lenis Kogoya dan Papua Tengah.

Dituturkan Yon Kogoya, saat itu dirinya dihadapan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan bahwa untuk meredam gerakan-gerakan kelompok pengganggu Instabilitas wilayah maupun negara, maka jangan salah dalam menempatkan caretaker gubenur provinsi papua pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.

“Haruslah orang asli Papua yang juga sebagai Tokoh Adat. Kami perwakilan masyarakat Papua dalam hal ini merekomendasikan saudara Dr Lenis Kogoya STh MHum menjadi Caretaker Gubenur Pegunungan Tengah di Wamena, sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah di Nabire kami usulkan Dr Pilemon Tabuni SIP MSi,” bebernya.

Lebih lanjut disampaikan Yon Kogoya, untuk menjaga kondusifitas di Papua, maka Caretaker Gubernur itu tidak boleh orang lain selain orang Papua asli dan sebagai tokoh adat Papua.

“Nah, akhirnya jatuh pilihan masyarakat Papua kepada kedua orang itu,” ujar Yon Kogoya.

Yon kogoya yang juga sebagai perwakilan masyarakat adat dan DPN-LPPN RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) bersama tokoh masyarakat adat dan tokoh agama sangat berharap bisa bertatap muka dengan Presiden Ir H Joko Widodo guna menyampaikan aspirasi masyarakat ini.

Selain juga terkait misi perdamaian di Tanah Papua. Kemudian, demi menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Di kesempatan itu, dikisahkan Yon Kogoya, bahwa Kepala Staf Presiden Jenderal Purn Moeldoko mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat Papua dan menerima aspirasi tersebut.

“Saya akan coba menjembatani kepala adat Papua ini untuk bertemu dengan Presiden guna membahas kemajuan Papua dan misi perdamaian di tanah Papua ini,” kata Yon Kogoya meniru ungkapan Jenderal Purn Moeldoko.

Dijelaskan Yon Kogoya, mewakili masyarakat Papua kepada Presiden Jokowi diminta beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingatkan janji yang terhormat bapak Presiden RI guna melaksanakan pertemuan di istana negara dengan perwakilan tokoh masyarakat Papua yang saat ini belum terealisasi, untuk meredam gerakan kelompok-kelompok Instabilitas wilayah maupun negara.

2. Dengan terbentuknya provinsi Papua Tengah melalui UU RI Nomor 15/2022 tanggal 25 juli 2022 dan juga provinsi Papua Pegunungan berikut ibu kota di kabupaten Jayawijaya melalui UU RI nomor 16/22 tanggal 25 juli, untuk hal tersebut perkenankan kami mengajukan Putera Asli Papua agar dapat diberikan kesempatan guna mengisi posisi Pejabat Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan dan di Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :

a. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah Dr Lenis Kogoya STh MHum

b. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah Dr Pilemon Tabuni SIP MSi

3. Bahwa sebagai masyarakat asli Papua, tanpa bermaksud untuk memasuki inti permasalahan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya kasus Gubenur Papua Lukas Enembe SIP MH oleh KPK-RI.

Dikatakannya hal tersebut mengingat akan perjalanan panjang dalam membangun Papua secara utuh, serta mengingat akan perhatian yang luar biasa dari bapak Presiden kepada masyarakat Papua.

Para Ketua Adat Papua sendiri berharap aspirasi mereka untuk menciptakan perdamaian di tanah Papua bisa disampaikan langsung kepada Presiden.

Di dalam aspirasinya tersebut masyarakat berharap, setiap keputusan kebijakan yang menyangkut perdamaian Papua pemerintah atau Kepala Daerah bisa melibatkan Kepala Suku.

“Kami siap dan bersedia membantu pemerintah dalam menciptakan perdamaian di Papua agar tidak terjadi kembali baku tembak di Tanah Papua,” tegasnya (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Polres Ketapang Bentuk Tim Untuk Melakukan Penangkapan DPO Kasus Dugaan Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur.

Nusantara

Pekerja di DIY 73% Tak Miliki Jaminan Keselamatan Kerja, SBSI DIY Angkat Bicara

Nusantara

DPW PSI DIY Kutuk Keras Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan

Nusantara

SMK Albanawa Sikur Ikut Mewarnai Kegiatan Expose SMK Gemilang NTB Tahun 2022

Nusantara

Berjuang Cukup Lama, Akhirnya 866 Guru Honorer Menerima Gaji

Nusantara

Aris Merdeka Sirait dan Komisi IV Angkat Bicara Pasca Kecelakaan Maut di Bekasi

Nusantara

Cipayung Plus Dukung Syah Afandin Terus Pimpin Langkat Hingga 2029

Nusantara

Jasa Raharja DKI Jakarta Gencar Sosialisasikan Pemutihan