BOGOR – PERISTIWAINDONESIA.com
Citra Dunia Pendidikan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat kembali tercoreng akibat adanya segelintir oknum kepala sekolah dan ketua komite yang diduga mencari keuntungan pribadi dengan berdalih menjalankan program sekolah berdalih untuk kemajuan sekolah hingga melakukan dugaan pungutan liar kepada orang tua murid.
Viralnya aksi dugaan pungutan liar berdalih sumbangan di SMK Negeri 1 Cileungsi Jl. Raya Narogong No.55, Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mencapai puluhan juta rupiah persiswa mendapat penolakan dari orang tua siswa-siswi hingga membuat surat pernyataan.
Dugaan pungutan liar yang terjadi di SMK Negeri 1 Cileungsi juga sudah dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Bogor Raya Romi Sikumbang baik ke Pj Gubernur Jawa Barat, Kemendikbud, Kejaksaan Bogor dan juga KCD wilayah 1 Jawa Barat, Disdik Provinsi Jawa Barat hingga ke Polres Bogor
Hari Sabtu tanggal (28/10/2023) tepatnya disekolah SMK Negeri 1 Cileungsi Pihak Komite mengadakan rapat dengan orang tua siswa yang mana dalam rapat tersebut komite mengumumkan bahwa setelah didesak oleh pihak LSM Penjara, orang tua siswa untuk meniadakan pungutan tersebut.
“Hari ini kami rapat komite sekolah untuk mengumumkan dan memutuskan tentang pengurangan nilai pungutan yang sempat viral sekaligus membahas program sekolah lainnya,” ujar Budi Wahyu Ketua Komite SMK Negeri 1 Cileungsi kepada Wartawan Sabtu (28/10/2023).
Lanjutnya keputusan tersebut diambil setelah viral bahkan ditolak orang tua siswa hingga didesak oleh beberapa Lembaga Sosial Control agar sumbangan atau pungutan tersebut ditiadakan.
“Keputusan ini diambil setelah viral dibeberapa media dan juga setelah dilaporkan oleh LSM Penjara Ke APH dan KCD serta desakan dari orang tua murid agar pungutan tersebut dihapus dan ditiadakan”, ucapnya.
Menurutnya pihaknya melakukan hal tersebut karena pihak sekolah menyodorkan dua belas (12) program sekolah dengan berbagai macam item kegiatan yang membutuhkan anggaran lumayan besar hingga mencapai 2 milyar dan 12 item yang disodorkan beberapa item kami coret karena menurut penilaian pihak tidak urgent dan juga tidak penting
“Awalnya kami disodorkan kepala sekolah 12 program penting untuk menopang kemajuan sekolah namun beberapa item yang kami coret karena kami rasa tidak penting, akan tetapi program tersebut membutuhkan anggaran hingga 2 milyar dan akibat keteledoran kami komite Program tersebut kami jalankan dan berujung masalah hingga ditolak orang tua siswa dan juga dilaporkan ke APH,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menuturkan program sekolah yang membutuhkan anggaran 2 milyar tersebut hari ini komite dan orang tua sepakat dikurangi menjadi 1 milyar dengan dengan perhitungan 400 murid menjadi 2 juta rupiah persiswa dengan dicicil dan sementara yang tidak mampu tidak dibebankan.
“Anggaran 2 Milyar yang dibutuhkan sekolah untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak dicover oleh Dana BOS hari ini kita kurangi jadi 1 milyar dan untuk yang sudah membayar lunas kami akan kembalikan karena orang tua minta dikembalikan,” katanya lagi
Sementara salah satu orang tua siswa yang hadir dalam rapat komite tersebut sangat antusias menyambut baik keputusan tersebut dan berharap pungutan-pungutan seperti tidak ada lagi apalagi disekolah negeri yang notabene Gratis.
“Alhamdulillah rapat komite hari ini pihak sekolah dan komite sekolah sepakat menurukan angka sumbangan atau pungutan yang awalnya sekitar 11 juta kurang dikit per-siswa,” kata Riza Fernando.
Dirinya berharap kedepan pihak sekolah dan komite sekolah tidak lagi membuat program yang memberatkan orang tua dengan berdalih untuk kemajuan sekolah.
“Kami harap sekolah ataupun komite tidak lagi membuat program yang memberatkan orang tua siswa dengan memungut uang dengan dalih sumbangan”, tukasnya.(Tim/Red)
