Jakarta – PERISTIWA_INDONESIA.com
Bank Dunia dalam laporannya pada Selasa (9/5/2023) lalu yang berjudul ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’, mengungkapkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia yang menjadi 1,5% pada 2022 tersebut berkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dukungan fiskal pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.
Dengan kondisi tersebut, Bank Dunia menilai Indonesia dapat melanjutkan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan bagi segmen penduduk yang lebih besar, sesuai dengan cita – citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Bagi Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Iwan Sulaiman Soelasno, laporan Bank Dunia ini tentu saja menjadi kabar gembira dan angin segar bagi Indonesia yang saat ini tengah melakukan percepatan pengentasan Kemiskinan Ekstrem (KE) sampai 2024.
Iwan yang juga Fungsionaris Pusat Partai Golkar di Dapil Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) ini menegaskan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan arahan Kementerian Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto selama ini.
“Menko Pak Airlangga selama ini berhasil mempertegas dan memastikan arahan dan kebijakan soal perlindungan sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat yang salah satu arah kebijakannya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem”, ujar Iwan.
Perlu diketahui, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial di tahun 2023 ini sebesar Rp 476 triliun. Anggaran sebesar ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pendiri desapedia.id ini menambahkan, turunnya angka kemiskinan ekstrem yang tinggal 1,5 persen juga disebabkan oleh arahan dan kebijakan Menko Perekonomian yang mampu menjaga keberlanjutan berbagai program pemerintah seperti Kartu Prakerja, PKH, Bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar dan Dana Desa 2022 yang ketika itu mulai difokuskan untuk atasi kemiskinan ekstrem.
Iwan optimis target pemerintah sebagaimana yang ditekankan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yaitu angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 akan tercapai. Iwan percaya target itu akan tercapai salah satunya melalui pemulihan ekonomi perdesaan.
“Pak Menko Airlangga sudah pernah sampaikan bahwa dirinya berharap perdesaan mampu memiliki kemandirian ekonomi. Di tahun 2023 ini Dana Desa juga digunakan untuk BLT Kemiskinan Ekstrem. Saya optimis harapan Menko Perekonomian itu yang di topang oleh BLT KE dapat mendorong tercapainya KE mendekati nol di 2024”, tegas Iwan. (*)