Penulis: Semesta Wau, SE
Nias Selatan, PERISTIWAINDONESIA.com |
Masyarakat Indonesia sering bertanya kapan Negara tercinta ini, bersih dari Jeratan Kolusi dan Nepotisme, Mungkinkah dari pemimpin Negara ataukah pemimpin daerah provinsi di sebut ” Gubernur” atau kepala daerah kabupaten/kota yg di sebut Bupati/Walikota ataukah partai politik (Parpol) yang melahirkan dan mencalonkan pemimpin-Pemimpin yang tidak becus, jangan-Jangan kabinet Negara “Mentri-mentri” Tidak membatasi Kolusi dan Nepotisme, kadang masyarakat sipil sering menjawab itukan perbuatan kepribadian pemimpin kepala Dinas/kantor disetiap Daerah dan ada juga yg menyampaikan instruksi pemimpin Daerah.
Sederet dari pertanyaan masyarakat saya membuat sampelnya di daerah terkait apakah Bersih atau Jorok Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Nias Selatan ? Pasti jawaban bervariasi kalau kita lihat tingkat PNS dan ASN ada 23% yang mengatakan Bersih, 26% yg mengatakan Jorok dan 51% yang tidak memberikan jawaban. dilihat dari tingkat provesi wirasuwasta, tani dan buruh lainya ada 29% tingkat kepuasan bersih dan 79 % tidak puas di sebut Jorok, kalau tingkat Mahasiswa/pelajar 22% tingkat kepuasan bersih, dan 63% mengatakan Jorok dan lainya tidak menjawab.
Fakta Kolusi didaerah Nias Selatan yang sedang menjalar beberapa tahun belakangan ini bahkan sedang berjalan di tahun ini berdasarkan kejadian dari berbagai pembangunan Suakelola, bukti nyatanya tentang Dana Afirmasi, dan dana lainya seperti dana BOS yang hebo di bicarakan di media sosial, modusnya kerja sama rahasia untuk bermaksud tidak terpuji dan persekokolan antara pejabat kepala sekolah dengan diperintahkan pejabat dinas pendidikan untuk membelanjakan kepada perusahan (CV/PT) yang dihunjuk, dengan dalih perintah pejabat tinggi, Begitu juga di dinas Pekerjaan Umum (PU) tentang suakelolah dengan dalih pembentukan KSM dengan berhubungan kepada TFL namun instruksi dari pimpinan dinas PU, Kabit dan PPK wajib melakukan Kolusi dengan modus kerjasama KSM dengan perusahan bidang Septik guna mendapatkan untung besar alasanya karena laporan kepada atasan tertinggi, dan beberapa dinas lainya seperti dinas kesehatan, paling parah lagi tentang dana desa di Nias Selatan pembangunan Suakelola menjadi ajang Korupsi.
Fakta Nepotisme di daerah Nias Selatan terkait dengan pembangunan sistem tender yang kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan.
Dari pertanyaan publik tentang bersih atau Jorok Kolusi dan Nepotisme ? Saya berpendapat dari fakta dan kejadian berbagai pantauan :
1. Pemimpin Daerah haus akan kekayaan
2. Pejabat kepala dinas takut dilepaskan jabatanya sampai menabrak aturan sekalipun.
3. Kepala bidang dan PPK mencari sumber keuangan untuk sogokan kepada pimpinan atasan
4. Pejabat rendah mendapat uang bagaikan duren runtuh.
Bisa kita sebut Jorok,
Solusinya masyarakat tidak boleh tinggal diam akan hal-hal melilit pejabat teras di Nias Selatan nepotisme dan kolusi karna berdampak kepada pertumbuhan Ekonomi memiskinkan rakyat, publik tau bahwa penegak hukum juga sudah di pegang oleh pemerintahan namun pasti masih ada penegak hukum itu berhati menegakkan keadilan di Republik Indonesia (*)
