Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Tudingan Kudeta yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin memanas.
Setelah mantan Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua dan mantan Sekjen PD Marzuki Alie membantahnya, disusul Kepala Staf Presiden Jenderal Purn TNI Moeldoko.
Menanggapi isu ini, sejumlah tokoh seperti Mahfud MD, Yasonna Laoly dan tokoh lainnya, mulai angkat bicara. Mereka menilai tuduhan kudeta tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasar.
“Jenderal Moeldoko itu Tokoh Bangsa dan dekat dengan SBY, apakah mungkin beliau ingin menggulingkan AHY? Kalau niatnya itu benar, maka itu telah dilakukan jauh dari sekarang. Lagi pula, sebagai Tokoh Bangsa, apakah salah jika pak Moeldoko mendengar dan menampung aspirasi Kader Partai? Tuduhan AHY benar-benar tak berdasar,” kata Ketua Dewan Penanggungjawab Ormas Indonesia Bersatu Tiga Pilar Sudiarto SH MH, Sabtu (6/2/2021) di Jakarta.
“Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah dan fitnah masuk ke ranah pidana,” timpal Advokad ini.
Menurutnya, sikap yang di pertontonkan AHY menunjukkan kelemahannya sendiri. Seharusnya AHY memahami AD/ART Partai, karena untuk menggulingkan seorang Ketua Umum harus lewat mekanisme yang ditetapkan oleh AD/ART Partai.
Menurutnya, terdapat 3 (tiga) kesalahan fatal soal tudingan Kudeta AHY.
Pertama, Kesalahan menyebut Istilah Kudeta.
Menurut Sudiarto, pernyataan AHY menuding Jenderal Purn TNI Moeldoko ingin mengkudeta jabatan Ketua Umum PD dianggap kesalahan fatal dan menyasar ke fitnah.
Pasalnya, arti Kudeta itu adalah pengambilalihan kekuasaan. Istilah Kudeta itu dilakukan oleh orang yang berkompeten untuk itu.
Artinya, orang yang ingin mengambilalih kekuasaan itu haruslah dari jajaran kepengurusan di internal partai itu sendiri, bukan orang dari luar sebagaimana mekanisme yang tertulis di dalam AD/ART Partai.
“Kalau Max Sopacua dan Marzuki Alie dituding ingin mengkudeta AHY, sah-sah saja karena mereka orang Partai itu sendiri, sedangkan pak Moeldoko kan tidak,” jelas Sudiarto.
Kesalahan yang Kedua adalah Menyurati Presiden.
Dikatakan Sudiarto, sikap buru-buru AHY menyurati Jokowi adalah kesalahan fatal karena masih praduga sehingga dapat dikualifikasi sebagai fitnah.
“Dengan menulis surat kepada Presiden, apalagi menuduh Moeldoko ingin mengkudeta dirinya, maka AHY patut diduga ingin mencemarkan nama baik Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Surat yang ditulis oleh AHY tersebut akan dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan adanya praduga tindakan pencemaran nama baik.
“AHY harus dapat membuktikan tuduhannya secara hukum, jikalau tidak, maka nama baik pak Moeldoko harus dipulihkan oleh AHY,” jelas Sudiarto.
Kesalahan yang Ketiga adalah Sengaja Menyiarkan isu yang masih bersifat praduga.
Menurut Sudiarto, sebagai seorang Ketua Umum AHY mestinya hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Apalagi menuduh orang lain tanpa dasar, maka akan dapat menciderai nama baik orang lain.
“Kesalahan fatal AHY adalah mengadakan konferensi pers dan menuduh orang baik sebagai dalang yang ingin mengkudeta dirinya. Ini sangat fatal karena menciderai nama baik orang lain tersebut,” ujar Sudiarto.
Pernyataan AHY ini telah dibantah keras KSP Moledoko dan 2 (dua) petinggi Partai Demokrat, seperti mantan Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan mantan Sekjen Marzuki Alie.
Artinya, keterangan yang disampaikan oleh AHY dalam temu Pers tersebut ternyata tidak benar. Karena kedua Petinggi Partai tersebut membantahnya dan menantang AHY untuk membuktikannya.
Selain itu, masih kata Sudiarto, isu kudeta yang dilontarkan oleh AHY tidak akan terjadi jika di internal PD solid. Dan peristiwa ini telah membuka aib sendiri, bahwa di internal PD saat ini sedang tidak solid.
“Jadi, inilah tiga kesalahan fatal AHY menurut saya. Dan kesalahan ini tidak main-main, karena disiarkan ke seluruh dunia dan telah merusak nama baik orang lain,” ulas Sudiarto.
Disisi lain, Sudiarto mengimbau AHY supaya segera meminta maaf kepada Moeldoko, karena pernyataannya itu telah menciderai nama baik tokoh bangsa tersebut.
“AHY jangan membawa-bawa nama Presiden seolah-oleh pak Jokowi tau peristiwa ini. AHY membangun opini bahwa dirinya terkesan sedang dizolimi. Padahal tidak ada hubungan Presiden dengan isu kudeta tersebut. Sebagai relawan Jokowi, saya tidak menerima pernyataan AHY tersebut, karena melibatkan nama pak Jokowi. Pernyataan AHY ini harus segera ditariknya dan meminta maaf secara terbuka. Kalau tidak, maka saya akan melaporkan keterangan bohong ini,” tandas Ketua Dewan Penanggungjawab relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 1 Kali Lagi ini (*)
