Penulis : Marjuddin Nazwar
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Papua berencana melaksanakan musyawarah adat pada 30-31 Mei 2022, sekaligus deklarasi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 1 Juni 2022 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua panitia pelaksana musyawarah adat Papua, Carlos Wandikbo, mengatakan setelah musyawarah adat selama dua hari di Wamena, deklarasi Papua Damai dan DOB akan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022.
“Hari ini kita bertemu dengan Kapolres Jayawijaya menyampaikan maskud dan tujuan, juga akan bertemu dengan pemerintah daerah. Segala persiapan terus dilakukan oleh panitia,” kata Carlos Wandikbo kepada wartawan, usai audiensi dengan kapolres, Jumat (27/5/2022), di Mapolres Jayawijaya.
Untuk pesertanya sendiri, kata Carlod Wandikbo, akan melibatkan seluruh LMA di tingkat kabupaten dan distrik se-Lapago, atau dari sembilan kabupaten yang ada.
“Hal ini bukan keadaan politik, tetapi bagaimana menciptakan Pegunungan Tengah aman dan damai,” ucapnya.
Ketua tim pemekaran Kabupaten wilayah Lapago atau Ketua tim pemekaran Kabupaten Okika, Yacob Yogobi memastikan kalau pada 1 Juni nanti, memang akan dilaksanakan deklarasi DOB kabupaten yang sudah belasan hingga puluhan tahun lalu, telah terbentuk kepanitiannya.
“Pemekaran kabupaten itu atas rekomendasi dari MRP, DPR Papua, gubernur, bupati, dan LMA. Kami urus pemekaran ini dibentuk masyarakat sendiri, contoh di pemekaran Kabupaten Puncak Trikora bentuk tim 2004 sampai 2022 ini, begitu juga rencana pemekaran kabupaten lainnya yang sudah masuk dalam draf undang-undang,” kata Yacob Yogobi.
Pelaksana tugas Ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga mengatakan pada 1 Juni 2022 itu untuk menyambut lahirnya Pancasila. Di mana, pada momen terbaik itu, pemerintah pusat sudah mengatur dan ingin menyatukan termasuk semua lembaga adat dalam deklarasi Papua Damai.
“Saya tegaskan, masyarakat jangan salah paham sehingga terjadi konflik, Lembah Balim ini harus aman, tercipta Papua Damai khususnya Pegunungan Tengah. Pada 1 Juni akan ada deklarasi DOB di mana tim pemekaran hadir, juga dengan Otsus Jilid II [kita] harus menerima, karena pemerintah pusat sudah atur semua,” kata Herman Doga.
Sementara itu, Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safe’i A.B mengatakan pada intinya Polri mendukung kegiatan masyarakat yang sifatnya damai.
“Sesuai penyampaian akan dilakukan pernyataan damai, bahwa Papua khususnya di Lembah Balim harus damai, Polri dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk mengamankan seluruh aksi-aksi masyarakat, apalagi permohonan ini masuk secara tertulis, kemudian keinginan sangat jelas untuk melakukan aksi damai, khususnya di Jayawijaya ini. Sehingga Polri bersama TNI dan pemda membantu kelancaran kegiatan,” katanya. (Rel)
