Penulis: Edward Simanungkalit.
Simalungun, PERISTIWAINDONESIA.com |
Pemilihan Pangulu Nagori baru saja selesai dilakukan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun pada Rabu (15/03/2023) yang lalu.
Pemilihan telah usai, namun menyisihkan beberapa permasalahan baru yang sepertinya telah menciderai hati masyarakat Kabupaten Simalungun.
Beberapa LSM dan pemerhati birokrasi, pembangunan dan lingkungan Kabupaten Simalungun, menemui banyak kejanggalan dan penyimpangan dalam penggunaan APBD Kabupaten Simalungun untuk dana pemilihan Pangulu Nagori. Satu satu diantaranya adalah Gerakan Mahasiswa Pemuda Simalungun (GEMAPSI).
GEMAPSI yang diketuai oleh Anthony Damanik, Kamis (16/03/2023) sekira pukul 10.00 WIB melayangkan surat permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan audit secara menyeluruh, khususnya APBD Kabupaten Simalungun pos mata anggaran Pemilihan Pangulu Nagori (Pemilihan Kepala Desa) tahun 2023.
Hal ini disampaikan oleh Ketua GEMAPSI, Anthony Damanik kepada awak media di sekertariatnya di jalan Jendral Soedirman No 10 kota Pematang Siantar, Kamis (16/03/2023).
Ada beberapa point penting yang menjadi dasar pertimbangan pelaporan yang dilakukan GEMAPSI ke BPK pusat serta BPK propinsi Sumatera Utara, diantaranya:
1. Anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Pangulu Nagori ( Pilpanag ) atau pemilihan 248 kepala desa dianggarkan sebesar Rp. 20.738.160.175.
2. Anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan 248 Kepala desa ini ditampung pada APBD Pemkab Simalungun TA -2022.
3. Adanya pengusulan dana tambahan untuk R-APBD TA-2023 sebesar Rp. 17 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan 248 Kepala desa atau Pilpanag Simalungun.
4. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023.
5. Pada saat Bimbingan Teknis terhadap panitia pelaksana Pemilihan kepala desa tanggal 30 November s/d 13 Desember 2022 di Parapat, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori memberikan pernyataan bahwa honor panitia di berikan sebanyak enam kali, tetapi faktanya hanya diberikan dua kali.
6. Terdapat panitia pemilihan kepala desa yang mengundurkan diri karena hanya di bayar dua kali yakni ketua sebesar Rp. 800.000. anggota Rp. 600.000.
7. Sesuai surat keputusan, Panitia Pemilihan Kepala desa ini bertugas untuk jangka waktu delapan bulan.
8. Terdapat TPS yang terpaksa di gabungkan karena ketiadaan Logistiik untuk bahan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.
9. Terdapat dugaan kuat yang sangat jelas terlihat mark up harga – harga yang mencapai 100 % yang tidak rasional yang sangat jauh berbeda dengan harga pasar yakni :
Pengadaan Kotak Suara
Pengadaan Rompi dan Spanduk
Pengadaan Gotong dan bulang
Pengadaan ATK dan Peralatan lainnya
Biaya Bimtek yang sangat tinggi dan tidak patut
10. Adanya pungutan uang dari setiap calon kepala desa untuk biaya panitia.
“Inilah beberapa point penting yang menjadi dasar kami untuk menyurati BPK Pusat dan BPK propinsi Sumatera Utara guna mengusut tuntas terjadinya penyelewengan penggunaan APBD untuk dana Pemilihan Pangulu Nagori,” jelasnya.
Anthony Damanik mengatakan, surat permohonan audit mereka ini nantinya diperlukan untuk mendukung laporan dan pengaduan mereka kepada Kejaksaan Agung RI.
“Kami akan tetap bekerja semaksimal mungkin dalam memantau dan mengawasi penggunaan APBD Kabupaten Simalungun agar tepat sasaran demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Simalungun yang Maju dan Sejahtera,” jelas Anthony Damanik.
Ditegaskannya, APBD Kabupaten Simalungun didapat dari masyarakat dan harus dipergunakan sebesar besarnya buat kesejahteraan masyarakat juga. Maka penggunaan APBD-nya harus tetap diawasi (*)
