Penulis: Sri Karyati
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Puluhan peserta seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 50 tahun anggaran 2021 wilayah Polda Papua melakukan aksi protes, Jumat (12/3/2021) malam di Markas Polda Papua.
Mereka menuding hasil seleksi tidak adil dan meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Panitia Daerah (Panda) Polda Papua dibatalkan.
Menurut mereka, kuota program afirmasi Otsus Papua wilayah Panda Polda Papua sebanyak 150 orang, namun dari hasil seleksi kali ini yang diterima hanya 41 orang.
Menanggapi hal ini Tenaga Ahli Utama Presiden pada Kantor Staf Presiden (KSP) RI Dr Lenis Kogoya MHum meminta Kapolri mempertimbangkan tuntutan peserta seleksi SIP tersebut.
“Saya belum chek kepastiannya. Tapi apabila hanya 41 orang saja lulus di Polda Papua sebagaimana yang dilaporkan kepada saya, maka sebaiknya pihak Polda dapat mengevaluasi hasil seleksi tersebut,” ungkap Lenis Kogoya, Sabtu (13/3/2021) saat dimintai tanggapannya di Jakarta.
Lenis berharap Kapolri dapat memberikan perhatian khusus bagi anak-anak Papua untuk menjadi calon perwira di Kepolisian sebagaimana kuota program afirmasi otsus Papua dan Papua Barat.
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) provinsi Papua ini, Kapolri kiranya dapat menambah kuota khusus untuk OAP ke depannya, sehingga OAP dapat mengisi jabatan strategis di lingkup Polda Papua.
Selain itu, katanya, pihak Polda juga dapat memperhatikan surat Telegram Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri Nomor: B/466/REN.2.3/2021/SSDM kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri tentang permintaan penyiapan tempat pendidikan SIP tahun anggaran 2021, karena adanya penambahan peserta didik SIP dari 1.500 menjadi 1.800 Peserta didik.
Tambahan Peserta Didik SIP gelombang ke-50 ini berasal dari Polda Papua dan Polda Papua Barat sebanyak 300 peserta didik.
Hal ini sesuai Surat Kapolda Papua Nomor: R/24/I/DIK/2.2/2021 tentang permohonan penambahan kuota seleksi pendidikan SIP angkatan 50 tahun anggaran 2021 sebanyak 150 orang.
Demikian juga Surat Kapolda Papua Barat Nomor: R/11/I/DIK/2.2/2021/Rp SDM tentang permohonan penambahan kuota didik seleksi pendidikan tahun anggaran 2021 Panda Papua Barat.
“Berkaitan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat diinformasikan kepada Ka bahwa sesuai DIPA Polri tahun anggaran 2021, jumlah peserta didik SIP tahun anggaran 2021 sebanyak 1.500 orang, namun terdapat penambahan 300 orang dengan anggaran dari hibah Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat, sehingga kuota didik seleksi SIP tahun anggaran 2021 menjadi 1.800 orang,” demikian isi telegram Mabes Polri.
Puluhan Peserta Seleksi Protes
Sebelumnya, aksi protes puluhan peserta seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua, yang dinyatakan gugur ini dilakukan di gedung Rastra Samara Polda Papua, dan juga di depan Lobi Utama Markas Polda Papua, usai mendengar hasil pengumuman seleksi oleh panitia seleksi dari Biro SDM Polda Papua.
“Mana afirmasi Otsus yang kalian bicara. Ini kami tidak lulus. Kami sudah dijamin akan lulus dengan program afirmasi Otsus, tapi kenapa hanya sedikit yang lulus. Kami tidak terima. Hasil ini harus dibatalkan,” protes anggota polisi Orang Asli Papua (OAP) bergantian.
Kekesalan para bintara Polri ini semakin memuncak, dimana saat menyampaikan aksi protes, tak satupun pejabat utama Polda Papua datang menemui mereka.
Informasinya, sejumlah pejabat mulai dari Kapolda, Irwasda dan beberapa pejabat utama Polda Papua sedang melaksanakan tugas ke Timika.
Terlihat hanya seorang Pamen Polda Papua berpangkat Komisaris Polisi yang datang menemui para Bintara Polri tersebut.
Namun dialog para Bintara Polri dan Pamen Polda Papua tersebut menemui jalan buntu. Mereka meminta Karo SDM Polda Papua, untuk datang menemui mereka dan meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 ini dibatalkan.
“Kami minta hasil ini dibatalkan. Mana pejabat utama Polda Papua yang bisa datang temui kami. Sekali lagi kami minta hasil ini dibatalkan. Kalau tidak. Besok pagi, kami akan batalkan keberangkatan rekan-rekan kami yang lulus di Bandara Sentani,” ungkap salah seorang peserta yang tidak lulus.
Tak berselang lama, puluhan Anggota Polisi ini ditemui oleh dua anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tak juga membuahkan hasil.
Walaupun pihak MRP memberikan jaminan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan Polda Papua, namun jaminan tersebut dianggap sudah terlambat.
“Kami menghargai masukkan dari bapak dan ibu dari MRP, tapi ini waktunya sudah mepet. Besok yang lulus sudah berangkat. Terus nasib kami bagaimana. Kami malu sekali, hanya anggota MRP dan pak Pendeta yang datang temui kami. Mana para pejabat utama. Kami ini Polisi Aktif datang dan berdiri kasih kepastian bagi kami, kami anggota aktif. Kami malu kenapa yang temui kami bapak dan ibu dari MRP dan bapak pendeta juga dari Barisan Merah Putih, yang kasih penjelasan kepada kami, kenapa bukan pimpinan kami,” protes salah seorang anggota polisi.
Setelah melakukan aksi protes di lobi utama Polda Papua, Puluhan Polisi ini kemudian bergerak menuju ke kediaman Wakil Gubenur Papua.
Para polisi ini hendak meminta Wakil Gubenur Papua membatalkan program afirmasi Otsus yang digunakan dalam seleksi SIP angkatan 50 tahun 2021.
“Kita menuju ke bapak Wakil Gubernur. Kita ke orang tua kita. Kita minta beliau untuk intervensi hal ini. Ini program otonomi khusus. Di Polda tidak ada pejabat utama yang terima kita, mana itu Karo SDM, kenapa menghilang, kenapa tidak temui kami dan berikan penjelasan kepada kami. Kami ini rata-rata sudah tujuh kali tes perwira. Kami yang seleksi dan sudah lewati 13 item seleksi, tetap tidak lulus. Nama kami awalnya ada, tapi pas hasil seleksi diumumkan, nama kami tidak ada. Ini kenapa bisa terjadi. Rekan-rekan, kita semua sekarang ke Bapak Wakil Gubenur Papua,” kata seorang anggota Polisi.
Kedatangan Puluhan Polisi tersebut membuat kaget para petugas keamanan di kediaman Wagub Papua. Mereka sempat menunggu koordinasi untuk bertemu dengan Wakil Gubenur Papua Klemen Tinal dengan pihak Protokoler dan Rumah Tangga Wakil Gubenur yang sedang beristirahat.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak protokoler akhirnya anggota polisi ini dapat menemui Wagub Papua Klemen Tinal di kediamannya.
Salah satu anggota polisi Bripka Fanny Krebru yang ditunjuk sebagai juru bicara peserta seleksi SIP menerangkan, aksi protes mereka ini karena hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 tidak menganulir sepenuhnya putra-putri Papua.
Padahal program afirmasi Otsus sudah menjamin putra-putri asli Papua berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira.
Sejalan dengan itu, Pemda Papua dan Polda Papua telah menandatangani MoU tentang program afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua tersebut, dengan sumber dana dibiayai oleh dana otonomi khusus.
Namun kenyataannya tidak seperti itu. Fanny bersama 109 anggota Polisi yang tidak lulus tersebut meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan (snc/*)
