Home / Headline

Minggu, 7 November 2021 - 23:52 WIB

Diduga Langgar Pepres 16 Tahun 2018. Sebanyak 828 Paket Proyek PEN Taput TA 2020 Tidak Masuk Jejak Digital

LKPD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2020

LKPD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2020

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESIA.com |

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020, tertera paket kegiatan proyek sumber dana pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak 544 paket kegiatan, namun setelah ditelusuri ternyata jumlah paket kegiatan keseluruhannya sebanyak 1.372 paket.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Djonggi Napitupulu, Minggu (7/11/2021) di Silangit.

Menurutnya, ada praktek dugaan korupsi cukup besar pada 828 paket proyek yang tidak memiliki jejak digital di Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga melanggar Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Dalam LKPD Tahun 2020 yang ditandatangani Bupati Tapanuli Utara, bahwa jumlah paket kegiatan sebanyak 544 paket, namun jumlah kegiatan yang sebenarnya ditemukan sebanyak 1.372 paket, sehingga kita semakin curiga, apakah 828 paket kegiatan yang tidak memiliki jejak digital ini adalah paket yang dikerjakan oleh kurang lebih 70% kepala desa?” tanya Djonggi.

Djonggi berharap Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa sangat penting di pertanyakan atas jumah paket kegiatan ini.

“Dikemanakan yang 828 paket lagi, apakah sistem tender manual dilaksanakan, juga dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Taput juga perlu di seret kemeja hukum, patut diduga kuat ikut serta sebagai pembagi paket kegiatan dengan sistem bayar fee di depan,” tegas Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara ini.

Menurutnya, pihaknya sudah mempersiapkan laporan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dengan tembusan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bersiaga mengawal pelaksanaan dan penyaluran anggaran infrastruktur Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono. Dikatakan Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam rangka melindungi pelaksanaan anggaran PEN yang disalurkan ke daerah untuk pembangunan infrastruktur, bukan lampu hias dan Jemban.

“Apabila tidak diproteksi, tentu akan berpotensi menimbulkan kerugian negara, padahal anggaran ini merupakan realokasi yang tujuannya memulihkan ekonomi Naaional,” kata Feri Wibisono.

Disampaikannya, pihaknya akan selalu koordinasi dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atas pelaksanaan program ini.

“Apa kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pertama (PT SMI) bersama pihak Kedua (Kepala Daerah). Ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana pernah menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan pencegahan agar program PEN berjalan dengan baik.

“Jangan sampai ujung-ujungnya malah jadi tersandung. Tujuan program ini untuk mengembangkan ekonomi daerah. Saat dana sampai ke daerah tolong perhatikan juga seperti apa pengadaan barangnya. Good governance harus berjalan, dan segera kita akan cek, kita akan menurunkan tim” ujarnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tapanuli Utara Laumor Situmorang bungkam saat dikonfirmasi melalui WhatsApp’nya terkait jumlah paket kegiatan pinjaman PEN pada LKPD Kabupaten Tapanuli Utara TA 2020 sebanyak 544 paket proyek, sementara 828 paket lagi tidak masuk pada jejak digital dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.372 (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Masih Ingat PT BMM Tambang Emas Ilegal Kini Pasilitas Mesin Tambangnya Ditahan Warga dan Gulung Tikar

Headline

Melanggar Aturan, KPU Lamsel Kenakan Sanksi Pelarangan Kampanye Selama 3 Hari Kepada Paslon Nomor Urut Dua Dan Tiga

Headline

Ketua Badan Musyawarah Lemasko Hadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-78 di Istana Negara

Headline

Ketua Komisi IV DPR RI Reses di Lamsel Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh

Headline

Pernyataan Pj Gubernur Papua Barat PW Diprotes Masyarakat Adat, Legalitas LMA Papua Diakui Negara

Daerah

SAPMA Pemuda Pancasila KICK OFF Program SAPMA Mengajar DI Kalbar

Headline

Inilah Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 Provinsi Indonesia

Headline

Ditjen PFM Dihapus, Komisi VIII Berjanji Akan Tindaklanjuti Aspirasi Korda dan Pendamping Kecamatan