Penulis, Sahiluddin Lumban gaol
Tapanuli Tengah, Peristiwa Indonesia.Com Seputar pemberitaan sebelumnya berjudul: Diduga Kepentingan Parpol, Diminta Bupati Tapteng Evaluasi Dana Bansos 2 M Bagi Penarik Becak mendapat tanggapan dari Ketua Ikatan Becak Bermotor Tapteng (IBBT) Kabupaten Tapanuli Tengah, Abdul Rohman Gea.
Abdul Rohman Gea menyebutkan, ” kiranya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali mendata ulang bagi penerima bantuan sosial sebesar Rp.2.000.000.000.- yang akan diterima 1000 orang penarik becak mesin bermotor,” katanya kepada Wartawan pada Senin (28/11/2023) di Pandan.
“Kita sangat kecewa kepada Bagian Kesejahteran Pemkab Tapteng, karena yang akan menerima Bansos bukanlah sunguh-sungguh penarik becak mesin yang sesungguhnya dan sementara yang benar-benar sebagai pekerja penarik becak mesin dan yang sudah memenuhi syarat tidak mendapat Bansos hanya gegara adanya Stiker Ketua LKBH Sumatera, Parlaungan Silalahi, SH dan dikatakan IBBT berpolitik di Partai Golkar”, ungkap Abdul.
“Jadi untuk menjaga terjadinya kesenjangan diantara kami penarik becak yang ada di Tapteng ini, sudah sepatutnya Pj Bupati, Sugeng Riyanta mencek kebenaran data di Bagian Kesra”, pungkas Abdul Rohman Gea.
” kami dari IBBT yang beranggotakan 250 penarik becak mesin dan sudah mengurus segala syarat yang ditentukan Bagian Kesra yang syaratnya sebagai berikut:
1.Membuka Rekening di Bank Sumut di Pandan.
2.Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
3.Menanda tangani Surat yang diberikan bagian Kesra memakai Materai 10.000 Ribu Rupiah.
Namun yang di realisasikan sebagai penerima bansos yang di tampung pada APBD Tahun Anggaran 2023 ini, hanya sebanyak 30 orang dari 250 orang mendaftar,” terang Abdul Rohman Gea.
“Tapi kami yang bergabung di IBBT menyadari tidak mendukung salah satu balon Bupati Tapteng periode 2024-2029, dan hal itu kami sadari tidak seperti di kelompok seberang mereka jelas-jelas sudah menyatakan Badar dua periode dan maka mereka dinilai layak meneri bansos oleh Kantor Bagian Kesra Pemkab Tapteng”, pukasnya.
Dodi Fardi menimpali, ” Saya selaku anggota IBBT mendapat informasi dari Kades Sitiotio ada bantuan untuk becak mesin sebesar Rp.2 juta dan disyaratkan membuka rekening ke Bank Sumut dan menyetorkan dana 100 ribu dan selanjutnya saya disuruh mengambil kwitansi pembelian setiap bengkel berupa ban, oli dan spartpat yang nilai belanja nominalnya harus mencapai 2 juta rupiah”, kata Dodi mengisahkan.
“Setelah berkas saya lengkap sebagai syarat penerima bansos dan selanjutnya saya diberi materai 10000 dan wajib dibayar sebesar Rp.12.000 kepada Staf Kesra Tapteng”, akunya kepada awak media.
“Harapan kami supaya Pemkab Tapteng menambahi jumlah penerima dari 1000 orang menjadi 2.000 agar dana sebesar 2 milyar itu dibagi secara rata”, Kata Dodi Pardi (30) warga Desa Sitio-tio Hilir ini.
Permintaan kami kiranya Pemkab Tapteng harus benar-benar mengedepankan sosial dan bukan mengedepankan kepentingan politik tertentu, kami berharap agar dibagi rata dari 1000 orang menjadi 2.000 orang dengan 1 juta perorang,” pintanya.
Sementara Pembina IBBT, Parlaungan Silalahi, SH menyayangkan atas terjadinya pilih kasih soal akan adanya bantuan sosial yang akan di realisasikan Pemkab Tapteng dalam waktu dekat ini, ya meratalah pembagian itu agar tidak terjadi ketimpangan dan kita minta Pj Bupati Tapteng agar betul-betul mengevaluasi bantuan itu”, sebut Parlaungan.
“Saya selaku Ketua LKBH Sumatera di IBBT tujuannya pemberian bantuan hukum kepada anggota dan kita bukan berpolitik, jadi kita sangat menyayangkan di ‘anak tirikannya’ IBBT yang dilakukan Kantor Kesra Tapteng”, tutupnya.
Secara terpisah Kabag Kesra Pemkab Tapteng, Dedi Kurniawan Panggabean yang dicoba di konfirmasi ke ruang kerjanya tidak berhasil dijumpai dan ketika di konfirmasi melalui ponsel pribadinya menyebutkan, ” saya lagi diluar dan di rumah sedang makan siang, ya kalau mau konfirmasi terkait bansos penarik becak mesin, besoklah kita ketemu dan kebetulan lagi dirumah”, sebut Dedi.
Redaksi / Tim Media.
