Penulis: Muh Saifullah
HALSEL, PERISTIWAINDONESIA.com |
Kepala desa Prapakanda kecamatan Kepulauan Botanglomang kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Ayub M Nur mangkir dari panggilan Unit III Tipikor Polres Halsel, padahal pemanggilan tersebut proses Pembuktian Dokumen Dana Desa (DD).
Sebelumnya, Ayub M Nur diduga kuat terlibat menyelewengkan Dana Desa Prapakanda Kecamatan Kepulauan Botang lomang selama 4 Tahun dari Tahun 2017 hingga sampai tahun 2020 senilai Rp1 Miliar lebih.
Kasat Reskrim Cq Penyidik Unit III Tipikor Polres Halsel Herman ketika dikonfirmasi media ini, Sabtu (06/03/2021) di ruang kerjanya mengakui pada pemanggilan pertama Kades Ayub M Nur sempat memenuhi panggilan Penyidik, hanya saja Kades tidak membawa dokumen yang diminta oleh penyidik.
“Terus pada Senin kemarin di agendakan pemeriksaan lanjutan, akan tetapi Kades berhalangan hadir dengan alasan istrinya sakit,” tutur Herman.
Dilanjutkan Herman, dalam waktu dekat akan dilayangkan permintaan dokumen tambahan ke Dinas DPMD dan Inspektorat, untuk Full Data dan Tim Unit III Tipikor pada pekan ini akan bergegas ke desa Prapakanda.
Terpisah, Koordinator Aliansi Masyarakat Prapakanda Bersatu (AMPB) Mukhlas Adam SPi menyampaikan indikasi penyalahgunaan DD di desa Prapakanda Kecamatan Kepulauan Botanglomang sangat fantastis, karena itu Mukhlas berharap kepada Unit III Tipikor Polres Halsel agar lebih cepat dan serius dan dalam mengusut penyalahgunaan Dana Desa Prapakanda tersebut, sehingga pelaku tidak sempat menghilangkan barang bukti.
Lanjut Mukhlas, selama 4 tahun Kades Ayub M Nur memimpin desa Prapakanda dengan anggaran Dana Desa yang dikelolanya sebesar Rp 4.394.050.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
“Alokasi anggaran DD dan ADD yang begitu fantastis nilainya itu, tetapi selama kurun waktu 4 tahun dari 2017-2020 desa Prapakanda Kecamatan Kepulauan Botanglomang keadaannya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan yang signifikan berdasarkan jumlah anggaran.
“Kami duga kepala desa telah melanggar prinsip dan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 5-8 dalam Permendes nomor 5 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Patut diduga pekerjaannya tidak tepat sasaran, bahkan terdapat banyak program yang diduga fiktif,” tandasnya.
Menurut Mukhlas, pemerintah desa harus menjalankan pemerintahan sesuai Undang-undang karena reformasi merupakan sebuah era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis yang menjamin hak-hak warga masyarakat sesuai pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014.
“AMPB berkomitmen untuk terus mengawal dana desa Prapakanda hingga ada kepastian hukum karena negara mengeluarkan porsi anggaran yang sangat besar dari tahun ke tahun. Sehingga jika pemerintah desa melakukan tindakan korupsi maka harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara sebagai bukti bahwa negara ini adalah negara hukum,” tegas Mukhlas.
Terpisah Kades Prapakanda Ayub M Nur ketika di konfirmasi awak media tidak merespon. Padahal yang bersangkutan bolak-balik dihubungi kru Media ini tapi tak kunjung memberi jawaban. Ketika ditanya lewat Short Message Service (SMS) Ayub M Nur tidak merespon (*)
