Home / Nusantara

Senin, 5 Juni 2023 - 12:12 WIB

DPD GMTI Sumatera Utara Duga Terjadi Pungli Penerimaan P3K pada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan

Penulis: Tomi Risky Situmorang

P Sidimpuan, PERISTIWAINDONESIA.com |

Ketua DPD GMTI (Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Tao Indonesia) Propinsi Sumut Randa Pohan menduga adanya Pungli jual beli jabatan penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), yang diduga dibandrol atau diobral dikisaran harga ± Rp30 juta.

Untuk itu, DPD GMTI meminta KPK dan Kajati Sumut memerhatikan dan mengamati Kadisdik Kota Padang Sidempuan untuk isu yang telah beredar ditengah-tengah masyarakat kota Padang Sidempuan tersebut.

Dalam hal ini Ketua DPD GMTI Sumut Randa Pohan sangat menyayangkan akan kejadian ini karena sangat merugikan banyak golongan, baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Menurutnya, program P3K ini adalah program yang sangat berpotensi untuk pengembangan sumber tenaga guru di kota Padang Sidempuan. Dengan beredarnya dugaan pungli ini mengakibatkan kerugian bagi para peserta.

“Saya berharap permasalahan penyaluran dana P3K bersih dan bebas dari pungli, karena hal ini sudah menjadi pembahasan di DPR RI” tegasnya.

Dikatakannya, sampai saat ini dana yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah untuk proses penerimaan P3K ini belum sepenuhnya terealisasi.

“Menurut pengamatan saya, sampai saat ini dana P3K ini masih menjadi pembahasan di DPR RI,” ujar Randa Pohan Selaku Ketua GMTI DPD SUMUT

Sementara itu, Ketua Umum GMTI Steven Lim menyampaikan dugaan tindak pidana Pungli ini harus diwaspadai oleh aparatur sipil negara, karena ancaman hukumannya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan.

“Sudah seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi,” imbuh Ketua Umum DPP GMTI ini.

Menurutnya, Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas,” jelasnya (*)

Share :

Baca Juga

Nusantara

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Nusantara

Pemerhati Pendidikan Nasional (P2N) : Minta Gubernur Sumbar Copot Kepsek SMA Negri 1 Kubung Kab. Solok

Nusantara

Jurnalis RNN.com Biro Kabupaten Melawi Supardi Nyot Di Ancam Pengusaha Emas Dengan Menggunakan Senjata Pistol.

Nusantara

Adanya LP Di Polres Jakarta Timur Tentang 3 Orang Laki Laki Aniaya Seorang Wanita, DPP LSM BERKOORDINASI Angkat Bicara.! TANGKAP DAN PENJARAKAN PELAKU

Nusantara

Lagi, Serdik Sespimmen Polri ke-61 Bagi-bagi Sembako ke Pondok Pesantren dan Panti Jompo

Nusantara

Mahasiswa IAIN Salatiga Galang Dana Untuk Korban Musibah Gunung Merapi

Nusantara

Komisi D DPRD Langkat Berikan Solusi Atasi Dampak Banjir ke Pemukiman dan Lahan Warga

Nusantara

Diusulkan Calon Penerima Penghargaan Inisiator Olahraga, Bobby Nasution Ucapkan Terima Kasih, Medan Harus Miliki Fasilitas Olahraga