Penulis: Kiyosi Bombang
Mamuju, PERISTIWAINDONESIA.com |
Pemerintah dan korban ganti rugi lahan dan bangunan area Bandara Tampa Padang Kalukku duduk bersama membahas rencana aksi GMNI Cabang Mamuju di area Bandara Tampa Padang Mamuju.
Pertemuan tersebut berlangsung lancar, Minggu (15/11/2020) sekira pukul 16.50 WITA di warkop M Coffe Jl Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Di kesempatan itu, mewakili masyarakat Tampa Padang Said menyampaikan dampak pembangunan bandara terhadap warga Kampung Jati, sebelum ada pembangunan bandara masih dapat memanfaatkan sungai secara ekonomi dan sosial.
Ketua GMNI Cabang Mamuju Alamsyah menyesalkan pembayaran ganti rugi dari 2019-2020 belum jelas sampai hari ini.
“Kami meminta Progress Anggaran pembayaran pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan Bandara Tampa Padang. Kami meminta agar dilakukan perombakan di biro tata pemerintahan. Kami mau ada keterbukaan informasi, karena dari beberapa lokasi yang dibayarkan, kami menilai hanya orang tertentu saja, yang dekat dengan pemerintah maupun anggota DPRD saja yang diselesaikan,” ungkapnya.
Sedangkan persoalan banjir yang sering dialami warga selama adanya Pembangunan Bandara Tampa Padang diminta segera di selesaikan.
“Kami menilai adanya diskriminasi pembayaran pembebasan Lahan,” tandasnya.
Sementara kepala Bandara Tampa Padang Salahuddin Rahim mengakui enam bulan menjabat telah berusaha mencari solusi permasalahan banjir dan telah berkoordinasi dengan kepala lingkungan, Lurah dan Camat.
“Sudah ada kesepakatan untuk mengadakan penggalian sambil menunggu musim hujan berlalu. Kami dari pihak bandara Tampa Padang telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan untuk mencari solusi apa saja yang dilakukan terkait persoalan banjir di sekitar bandara,” imbuhnya.
Karo Tapem Sulbar Muhammad Saleh Rahim menyampaikan anggaran yang ada di Sulbar tidak semua harus di kucurkan di Mamuju saja tapi harus di kucurkan ke 5 kabupaten lainnya.
“Karena tidak semua daerah di Indonesia ini mendapat jatah pembangunan bandara. Pasalnya, ketidak mampuan daerah untuk menyediakan lokasi, namun masyarakat Sulawesi Barat dan pemerintah mampu bersinergi sehingga pembangunan bandara di Sulbar dapat di wujudkan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak akan memperjualkan harga diri sebagai Kepala Biro Tapem apabila ada yang mau bermain soal pembayaran ganti rugi lahan.
“Sampai sekarang belum ada pembayaran ganti rugi lahan bandara Tampa Padang, kalau ada yang mengatakan sudah ada pembayaran ganti rugi agar dipertemukan dengan saya. Apabila ada anggota Biro Tapem yang bermain agar melaporkannya kepada saya dan pasti akan saya tindak,” pungkasnya.
Muhammad Saleh Rahim berharap masyarakat dan pihak-pihak lain dapat membantu kelancaran pembangunan bandara Tampa Padang dan pihaknya akan melibatkan seluruh stakeholder dalam setiap pengukuran lokasi.
Anggota DPR Firmon Argo dari komisi satu menyampaikan APBD 2020 menganggarkan Rp157 Milyar, namun karena adanya pandemi Covid-19 maka anggaran tersebut direcofusing.
“Kami akan melakukan rapat untuk meminta sonasi yang sudah di bayarkan maupun yang belum dibayarkan. Terkait ganti rugi sebelum recofusing dan sudah di recofusing. Terkait masalah banjir di jalur dua sebelum masuk bandara sebelah kanan agar diperhatikan drainasenya karena apabila musim hujan otomatis daerah di Kampung Jati akan terdampak banjir karena drainasenya tidak bagus,” ulasnya.
Diminta Firmon Agro agar Biro Tapem Sulbar menyajikan data secara riil, bangunan/lahan yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan.
Sementara itu Biro Hukum mengakui anggaran untuk ini benar telah di recofusing 50 %, jangankan untuk belanja yang lain, anggaran rutin saja telah di recofusing. Mengenai anggaran kalau tidak diserap maka akan dikenakan penalti.
“Apabila ada oknum-oknum yang coba-coba bermain kami anggap sangat berani dan akan berurusan dengan pihak yang berwajib,” jelasnya.
Perwakilan Biro Tapem Yasin menyampaikan anggaran pokok tahun 2020 sebesar Rp10, 5 Milyar setelah di recofusing telah habis menjadi Rp.0.
“Setelah ada APBD perubahan biro tata pemerintahan mendapatkan anggaran Rp8.1 M dikurangi biaya 4% dan digunakan untuk pembayaran utang jalan arteri kurang lebih Rp4,5 Milyar dan lebihnya akses jalan baru Rp2 Milyar lebih. Untuk pembayaran 8 hektar dan kemampuan terbayarkan Rp2,5 Milyar dan masih ada sisa 3 Hektar,” bebernya.
Dijelaskannya, anggaran Rp19 Milyar tersebut bukan hanya untuk pembayaran ganti rugi lahan, tapi harus dibagi dalam beberapa bagian.
Sementara itu Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalukku mengaku telah survei bersama pihak Bandara bahwa terminal akan di alihkan ke Bandara Baru.
Turut hadir dalam audiens ini Kabiro Tata Pemerintahan Propinsi Sulbar Muhammad Saleh Rahim, Kepala Bandara Tampa Padang Mamuju Salahuddin Rahim, anggota Komisi 1 DPRD Propinsi Sulbar Ir Firmann Argo Waskito, Kabag Agraria Biro Tapem Propinsi Sulbar Jasmin, Kasubdit III Dit IK Polda Sulbar, Kasat Intelkam Polresta Mamuju, Wakasat Intelkam Polresta Mamuju, Kapolsek Kalukku Ipda Sirajuddin SSos, Perwakilan Dinas Perhubungan Pemprop Sulbar, Perwakilan Biro Hukum Pemprov Sulbar, Kanit III Sosbud Sat IK Polresta Mamuju, Ketua GMNI Sulbar Bayu Baharuddin, Ketua GMNI Cabang Mamuju Nur Alamsyah, Tiga perwakilan masyarakat Bandara Tampa Padang Mamuju dan Personil Unit III Sosbud Sat IK Polresta Mamuju (*)
