Home / Hukum / Nasional

Jumat, 4 Juli 2025 - 18:36 WIB

Kasus Mafia Gas 3kg di Rumpin: Aktivis Minta Presiden Bertindak, Oknum Aparat Diduga Bermain Api

‎JAKARTA, P E R S I A – Marjuddin Nazwar, aktivis pendukung kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan dengan memberhentikan Kapolri. Hal ini dinilai sebagai langkah tegas menyikapi ketidakcakapan penanganan mafia gas 3kg ilegal di wilayah hukum Polsek Rumpin, Bogor.

‎Saat dikunjungi di kantornya, Sekretaris Jenderal DPP IBU PRABU itu menyatakan, maraknya aktivitas pidana terkait gas bersubsidi tersebut diduga melibatkan oknum aparat yang berprofesi ganda. “Ada indikasi pembiaran bahkan kolusi antara oknum polisi dan pelaku kejahatan, yang merugikan negara dan rakyat,” tegas Marjuddin, Jumat (4/7/2025).

‎Marjuddin menegaskan, Kapolri harus bertanggung jawab atas pembiaran kejahatan ini. Sebelum diberhentikan, ia meminta Kapolri terlebih dahulu menonjobkan Kapolsek Rumpin yang dinilai lalai menertibkan praktik ilegal tersebut. “Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi sudah merusak kewibawaan negara,” ujarnya.

‎Lebih lanjut, Marjuddin mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI aktif berinisial “Zipen” sebagai otak di balik jaringan gas ilegal tersebut. Ia mendesak Presiden melalui Polisi Militer (POM TNI) untuk menindak tegas oknum yang diduga melakukan profesi ganda. “Ini harus dibersihkan agar tidak merusak citra TNI dan Polri,” tegasnya.

‎Sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Marjuddin berharap Presiden segera menindaklanjuti melalui program Asta Cita, khususnya dalam percepatan pembangunan dan penegakan hukum. “Kami kecewa dengan pembiaran ini. Masyarakat menunggu tindakan nyata,” tandasnya.

‎Marjuddin juga menyoroti banyaknya bukti digital, termasuk pemberitaan daring dan unggahan di media sosial, yang dapat dijadikan dasar penindakan. Ia mendesak aparat menangkap pelaku utama, termasuk komplotan berinisial Robin dan Mustapa, serta oknum di Polda dan Mabes Polri yang diduga terlibat.

‎Media terus memantau perkembangan kasus ini dan akan menyampaikan informasi terbaru sesuai fakta yang akurat dan akuntabel.

‎(Red/Tim)

Share :

Baca Juga

Hukum

NILAI HMI TERHADAP EKSISTENSI NKRI (Refleksi Milad 76 tahun HMI)

Nasional

TKN 08 Kawal Aksi Damai Pendukung Prabowo-Gibran di MK.

Daerah

Bro Aman Deklarasikan Dukung Aulia Rachman Jadi Walikota Medan

Hukum

LSM Berkordinasi Desak KPK Usut Otak Pelaku Suap Dugaan Gratifikasi Proyek Jembatan Front City Bangkinang

Hukum

Keluhkan PPDB Di SMAN 2 Jonggol, Warga : Ada 11 Calon Siswa Diduga Adanya Kecurangan

Hukum

Laporan Mantan Sekretaris Partai Berkarya Sulteng. Kuasa Hukum Sebut Pembelaan Berakhir Usai Terdakwa Divonis

Nasional

Bupati Usman Beri Lampu Merah Bagi Para Kepsek Soal Dana BOS

Nasional

Menteri Sosial Monitor Penyaluran Bansos di Kabupaten Simalungun