Home / Hukum / Nasional

Selasa, 26 Maret 2024 - 07:41 WIB

KPK Serahkan Berkas Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa ke PKN.

JAKARTA , Peristiwaindonesia.com ~   Ketum Pemantau Keuangan Negara (PKN) PATAR SIHOTANG SH.MH. penuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Senin (25/03/2024)

Ketua umum perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Patar Sihotang, SH.,MH., dan anggota PKN mendatangi kantor KPK, ada pun tujuannya mendatangi Gedung anti rasuah tersebut untuk mengambil dokumen LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban ) terkait pengadaan barang dan jasa yang ada di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Untuk di ketahui lembaga perkumpulan masyarakat PKN Pernah mengajukan permohonan terkait informasi Publik beberapa pekan yang lalu, bahkan pernah di undang oleh pihak KPK untuk klarifikasi terkait permohonan informasi publik tersebut terkait alasan dan kepentingannya.

Hari ini kita mendatangi gedung KPK dan diterima oleh PPID KPK untuk mengambil dokumen LPJ terkait pengadaan barang dan jasa yang ada di KPK, spesifikasinya seperti RAB, program dan pengadaan alat-alat komputer dan lain -lain yang ada di KPK, bahkan sudah di siapkan oleh pihak mereka, dan pastinya tujuan kita ( PKN ) sebagai bagian dari Sosialisasi dan mengimplementasikan UU No 14 tahun 2008,” urainya

Patar mengatakan bahwa lembaga anti rasuah itu patut di apresiasi, sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Mereka pastinya mentaati apa yang menjadi perintah undang-undang, mengingat sekarang ini ada begitu banyak birokrasi sepertinya tidak patuh dan tidak menjalankan UU no 14 tahun 2008.

Ini sebagai contoh sekelas KPK saja mereka cukup kooperatif untuk memberikan dokumen yang kita mohonkan, lah ini sekelas oknum pejabat birokrasi, Kepala Desa sepertinya sulit bahkan mereka harus menggunakan kuasa Hukum, secara otomatis kita sebagai masyarakat bertanya kenapa mereka sepertinya mempersulit di saat masyarakat inginkan sebuah keterbukaan, apalagi memang itu bagian dari perintah undang -undang.

Lebih lanjut Patar mengatakan bahwa selama ini Lembaga PKN melakukan sidang sengketa informasi publik di setiap daerah, mengingat ini merupakan sosialisasi dan edukasi baik ke Pejabat publik maupun ke masyarakat luas, agar Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik benar benar di jalankan, mengingat itu merupakan bagian dari pertanggung jawaban pejabat birokrasi ke masyakarat.

Jelas sekali tujuan dari lembaga PKN adalah bagian dari Sosialisasi dan edukasi baik untuk pejabat birokrasi pemerintahan maupun masyarakat, agar UU no 14 tahun 2008 bukan hanya di buat melainkan di realisasikan,Tutup Patar Sihotang, S.H.,M.

Red / Tim.

Share :

Baca Juga

Nasional

Kementerian PUPR Lakukan Tiga Langkah Penanganan Darurat Banjir Bandang Di Luwu Utara

Daerah

Jawaban Apa Yang Saya Berikan Kepada Anak, Bila Mereka Tahu Bapaknya Disiksa Jagoan Tapteng.

Nasional

Polri Kirim Sejumlah Bantuan Tangani Gempa Sulbar

Daerah

Polres Sibolga Dan Polairud Laksanakan Jum’at Curhat Dengan Warga Nelayan.

Nasional

Gedung Perpustakaan Nasional Senilai Rp10 Miliar Akan Dibangun di Langkat

Nasional

Pj. Bupati Tapanuli Tengah Dr. Sugeng Riyanta,SH.MH Hadiri Pengantar Tugas Promosi Jabatan Menjadi Wakajati Jawa Tengah

Nasional

Ketua LBH MADN Ingatkan Baron Cs Setop Bangun Opini Menyesatkan Terkait Bunyi Letusan Senjata Api

Daerah

Pj. Bupati Tapteng : “NAHKODA” Pemkab Tapteng “BERSINAR” Rakyat Nyaman